Kementerian ESDM Bantah HIPMI Soal Penyebab Mangkrak Pembangkit EBT
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pernyataan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang menyebut kebijakan pemerintah penyebab proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mangkrak. Alasannya kedua hal itu berbeda satu sama lain.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan peraturan menteri merupakan panduan untuk proyek yang didanai swasta. “Sedangkan terhambatnya proyek EBT karena berbagai faktor, salah satunya adalah lamanya serah terima ke Pemda," ungkap dia di Jakarta, Senin (18/12).
Selain itu menurut Rida, proyek tersebut tidak tepat disebut mangkrak karena sudah selesai dibangun. Mereka bisa disebut mangkrak kalau belum selesai terbangun.
Seperti diketahui, sejak tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) yang dikerjakan Kementerian ESDM rusak dan terbengkalai setelah dibangun. Nilainya mencapai Rp 1,17 triliun.
Namun, menurut Rida, dari 142 unit itu, sebanyak 68 unit pembangkit EBT senilai Rp 305,06 miliar mengalami kerusakaan, sisanya masih beroperasi. Kerusakan ini disebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, petir, serta karena pemanfaatan yang melebihi kapasitas maksimum.
Jika dirinci, dari 68 unit itu 55 unit senilai Rp 261,21 miliar mengalami rusak ringan, dalam hal ini kapasitas produksi pembangkit listrik menurun dari kemampuan daya optimum namun masih tetap beroperasi. Sementara itu 13 unit pembangkit EBT senilai Rp 48,85 miliar mengalami rusak berat, artinya pembangkit listrik tersebut tidak beroperasi.
Di sisi lain, tahun ini Direktorat Jenderal EBTKE sudah menganggarkan Rp 8,9 miliar agar 68 unit itu bisa berfungsi normal kembali. Namun kegiatan perbaikan belum bisa dilakukan karena tidak ada rekanan yang berminat mengikuti lelang yang dibuka Ditjen EBTKE. Padahal lelang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun.
