Kementerian ESDM Bantah HIPMI Soal Penyebab Mangkrak Pembangkit EBT
Untuk itu tahun depan juga akan dianggarkan kembali kegiatan perbaikan sebesar Rp. 17,68 Miliar melalui kerjasama swakelola dengan melibatkan BPPT, diharapkan tidak terjadi lagi gagal lelang. Anggaran yang lebih besar tersebut dimaksudkan agar kegiatan perbaikan 68 unit pembangkit itu dapat tuntas diselesaikan sehingga dapat segera dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat.
Di sisi lain Rida juga menekankan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proyek pembangkit tersebut sepenuhnya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jadi tidak ada pihak swasta atau IPP yang terlibat dalam proses pembangunan 142 pembangkit tersebut.
Rida juga mengatakan pembangkit EBT sebanyak 142 unit yang jadi temuan BPK itu juga rencananya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, hanya saja hal tersebut belum bisa dilakukan saat ini. Salah satunya karena masih menunggu proses administrasi dengan Pemda setempat untuk menghibahkan aset pembangkit tersebut menjadi milik Pemda.
Di tempat yang sama Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid juga membantah penemuan BPK itu terkait dengan regulasi pemerintah dalam hal ini peraturan menteri ESDM tentang EBT. "Yang diaudit BPK ini APBN. Jadi tidak ada urusannya dengan permen ESDM yang ada," kata dia.
Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito sebelumnya mengatakan proyek energi baru terbarukan itu terbengkalai sebagai dampak dari regulasi pemerintah yang tidak konsisten atau kerap berubah. “Ini dampak dari inkonsistensi regulasi yang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mau perbaiki,” ujar kata dia berdasarkan keterangan resminya dikutip Senin (18/12).
(Baca: HIPMI Nilai Regulasi Tak Konsisten Sebabkan 142 Proyek EBT Mangkrak)
Yaser mengatakan, mangkraknya 142 proyek EBT tersebut sebenarnya dapat dicegah bila regulasi investasi EBT cukup mendukung. Sehingga sejak awal pengerjaan proyek EBT tersebut dikerjakan secara profesional.
