Anggaran Tim Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua Dipertanyakan
KATADATA ? Presiden Joko Widodo telah membentuk tim kajian kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi pembangunan Ekonomi Papua. Tim ini dibentuk melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015.
Dalam Keputusan Presiden tersebut, disebutkan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widhya Yudha mengatakan anggaran tersebut harus terlebih dulu dibahas di Komisi VII. "Anggaran untuk tim tersebut belum pernah dibahas di komisi VII. Harus dibahas dulu dengan Komisi VII," kata dia kepada Katadata, Senin (29/6).
Selain anggaran yang harus dibahas dengan komisi VII, dia juga mengingatkan agar kajian dari tim tersebut tidak bertabrakan dengan Rencana Umum Energi Nasional dan Kebijakan Energi Nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan anggaran dari tim akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Anggaran ini akan diambil dari dana masing-masing kementerian yang tekait. Namun, dia belum bisa menyebut berapa dana yang dibutuhkan.
"Dari ABN-P 2015. Nanti dari budget-nya sekjen (Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM) bisa dipakai," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Sudirman, tim ini diberikan mandat agar pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikerjakan oleh badan usaha, bisa terintegrasi dengan pembangunan kawasan papua. Sebagai contoh, dari Kementerian Perindustrian ingin membangun kawasan industri, dan Kementerian ESDM harus memastikan ketersediaan gasnya. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan bertindak sebagai penengah.
"Hasilnya adalah usulan cetak biru bagaimana mengintegrasikan pembangunan Papua yang berbasis pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kajiannya memang komprehensif dari aspek hukum sosial, SDA, dan tatangannya seperti apa," ujar dia.
Dia juga mengatakan tidak ada alasan spesifik kenapa tim ini hanya mengelola Papua. Alasannya karena Presiden Joko Widodo melihat selama ini Papua sebagai kawasan ekonomi tertinggal. Makanya Papua dijadikan daerah prioritas.
Sementara Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, yang bertugas sebagai Ketua Tim, mengatakan tim ini akan memberikan laporan ke Presiden setiap sebulan sekali. Masa tugas tim ini pun sangat pendek yakni hanya sampai 31 Desember 2015.
Meski akan menjadi bagian, kajian tim ini tidak spesifik membahas PT Freeport Indonesia. "Sumber daya alam yang potensial dan strategis. Semua sumber daya alam kan harus dikelola, diperbaiki tata kelolanya," ujar dia.
