Pengamat Minta Masyarakat Skeptis dengan Deklarasi Dukungan Capres

Secara etika politik, organisasi yang menyampaikan deklarasi capres maupun tokoh yang diusung dapat memberikan afirmasi secara transparan kepada publik mengenai kaitan mereka.
Image title
29 Maret 2022, 19:37
Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra
ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu 2024 secara maksimal.

Pelaksanaan Pemilu 2024 masih akan digelar pada 14 Februari 2024. Meski masih berselang 23 bulan ke depan, tetapi aromanya sudah mulai tercium saat ini dengan maraknya deklarasi dukungan terhadap kandidat Calon Presiden (Capres).

Satu persatu organisasi masyarakat bermunculan untuk mengumumkan jagoan mereka sebagai kandidat.

Menurut Emrus Sihombing, Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, aksi deklarasi dukungan terhadap para kandidat capres saat ini masih menjadi penghias dalam dinamika politik.

"Ini sebagai make up politik, untuk mempercantik," ujar Emrus kepada Katadata.co.id, Selasa (29/3).

Advertisement

Ada dua alasan utama menurutnya yang melandasi deklarasi tersebut dilakukan. Pertama adalah upaya organisasi masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari kandidat yang mereka usung, dengan harapan mendapatkan imbal jasa jika tokoh tersebut menduduki jabatan.

Alasan lainnya adalah upaya dari kandidat yang diusung untuk meningkatkan popularitasnya. "Bagaimanapun, kegiatan politik tidak ada makan siang yang gratis," jelasnya.

Secara etika politik, ia berharap organisasi yang menyampaikan deklarasi maupun tokoh yang diusung, dapat memberikan afirmasi secara transparan kepada publik mengenai kaitan mereka. Hal ini diperlukan agar masyarakat pun dapat memahami siapa kandidat dan gerbong pengusungya.

Tanpa adanya keterbukaan komunikasi, Emrus meminta masyarakat tetap skeptis dalam melihat beragam dukungan ini. "Mereka akan menjadi pemimpin kita, perlu suatu ketegasan untuk menerima atau menolak dukungan."

Tak hanya itu, tanpa afirmasi yang jelas, masyarakat pun akan kesulitan untuk mempelajari peta politik para kandidat. Terutama jika nanti nama yang diusung betul-betul menjadi capres pada Pemilu 2024.

Dukungan terhadap para kandidat saat ini memang semakin marak. Terbaru, relawan Gerakan Nasional Indonesia Juara mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kandidat calon presiden pada Pemilu 2024.

Inisiator Gerakan Nasional Indonesia Juara Nunung Sanusi dalam keterangan pers, mengatakan kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sebagai sosok ideal untuk memimpin Indonesia pada masa depan.

"Latar belakang beliau sudah tidak perlu diragukan lagi. Kang Emil punya prestasi bidang pemerintahan dan bidang profesinya sebagai arsitek," kata Nunung, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (29/3), seperti dikutip Antara.

Ini bukan pertama kalinya organisasi atau komunitas memberikan dukungan secara terbuka kepada Ridwan Kamil. Pertengahan Maret lalu, melalui inisiatif dari pegiat media sosial Enda Nasution, beberapa pegiat media sosial lainnya juga memberikan dukungan.

Selain Ridwan Kamil, dukungan dari ormas juga mengalir kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat bersafari politik menyusuri kawasan Sumatera Barat pada Sabtu (19/3), sejumlah pemuda dalam Gerakan Masyarakat Peduli Tanah Air (Gempita) menduetkan AHY dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai kandidat pasangan capres dan cawapres.

Usai memberikan arahan kepada jajaran pengurus DPP Partai Demorkat, Senin (28/3), AHY mengapresiasi dukungan ini. "Saya pribadi tentunya menyambut baik setiap ada aspirasi dan harapan dari masyarakat."

Namun AHY memahami, untuk menjadi capres butuh lebih dari sebuah deklarasi dukungan. Sebab partai politik pengusung capres dan cawapres wajib memiliki ambang batas 20 persen kursi di parlemen.

Sementara Partai Demokrat yang menguasai 7,8 persen, harus berkoalisi. "Sementara melihat perkembangan politik masih sangat cair dan dinamis, saya tidak ingin terburu-buru," ucapnya.

Deklarasi serupa juga muncul untuk Ketua DPR Puan Maharani. Deklarasi ini disampaikan Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan) di Semarang, Jawa Tengah, pada Oktober tahun lalu.

Beberapa nama lain juga mendapatkan deklarasi dukungan, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Reporter: Aryo Widhy Wicaksono
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait