Tragedi Kerusuhan Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Keamanan FIFA dan PSSI?

Laga BRI Liga 1 pekan ini antara Arema FC dan Persebaya Surabaya diwarnai kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10).

Kerusuhan tersebut terjadi setelah wasit meniup peluit panjang, dan memastikan kekalahan Arema FC di kandangnya dari rivalnya Persebaya dengan skor 2-3.

Kerusuhan di dunia sepak bola bukan sesuatu yang baru, karena pendukung olah raga ini memang kerap mengekspresikan kekecewaannya dengan aksi kekerasan. Mulai dari menyerang suporter tim lawan, aparat keamanan, hingga merusak fasilitas publik.

Federation Internationale de Football Association (FIFA), selaku induk organisasi sepak bola dunia, memiliki Stadium Safety and Security Regulations atau Aturan Keselamatan dan Keamanan di Stadion.

Peraturan ini bertujuan membuat penyelenggara pertandingan FIFA menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan keselamatan dan keamanan di stadion.

Di dalamnya, FIFA merinci langkah-langkah keselamatan dan keamanan minimum yang harus dimiliki penyelenggara pertandingan dan pengelola stadion, untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di stadion.

Hal ini termasuk mengatur kode etik di stadion dalam menangani pertandingan dengan risiko tinggi, seperti Arema FC melawan Persebaya ini.

Pada poin kedua Pasal 62 aturan ini, FIFA menekankan beberapa langkah yang harus diterapkan saat pertandingan dengan klasifikasi risiko tinggi:

1. Pemisahan penggemar dilakukan dengan mengalokasikan sektor yang tidak tertera pada tiket pertandingan (pemisahan paksa).
2. Menciptakan dan melowongkan sektor stadion kosong antara kelompok suporter "berbahaya".
3. Meningkatkan jumlah steward dan/atau petugas polisi, khususnya pada pintu-pintu masuk dan keluar penonton, di sekitar lapangan, dan antar kelompok suporter tandingan.
4. Menugaskan steward ke klub tamu untuk menemani suporter dari bandara, stasiun kereta api, pelabuhan atau stasiun bus hingga kembali lagi. Jika perlu, pengawalan polisi mungkin juga diperlukan.
5. Menempatkan penyiar stadion dari klub tamu.
6. Menjaga penonton di stadion pada akhir pertandingan hingga ketertiban dapat dipastikan di luar stadion.

Aturan Ketat FIFA untuk Aparat Keamanan

SOCCER-FIFA (ANTARA FOTO/REUTERS/Hamad I Mohammed/foc/sad.)

FIFA juga memberikan aturan ketat kepada aparat yang berjaga.

Untuk melindungi para pemain dan ofisial serta menjaga ketertiban umum, mungkin diperlukan penempatan steward dan/atau polisi di sekeliling lapangan permainan.

Saat melakukannya, FIFA pun memberikan pedoman sebagai berikut:

a. Setiap steward atau polisi yang ditempatkan di sekitar lapangan kemungkinan besar akan terekam televisi, oleh karena itu perilaku dan penampilan setiap saat mereka harus memiliki standar tertinggi.

b. Senjata api atau “gas pengendali massa” tidak boleh dibawa atau digunakan.

c. Selama pertandingan, semua steward dan/atau polisi harus menjaga agar tidak mencolok. Hal ini meliputi:

• Berada pada posisi di antara papan iklan dan tribun penonton.
• Jika dimungkinkan, duduk di kursi sehingga tidak terlihat di televisi atau mengganggu pengilhatan dari penonton. Kecuali dibutuhkan dalam kesepakatan sebelum pertandingan, terkait langsung dengan perilaku massa dan ancaman yang ada.
• Tidak memakai perlengkapan agresif, yang meliputi helm, pelindung wajah, tameng, dan lainnya. Kecuali dibutuhkan dalam kesepakatan sebelum pertandingan, terkait langsung dengan perilaku massa dan ancaman yang ada.

d. Jumlah steward dan atau polisi di pinggir lapangan harus dijaga seminimal mungkin dan berdasarkan penilaian risiko pertandingan dengan mempertimbangkan perilaku penonton dan kemungkinan invasi lapangan.

e. Jika ada risiko tinggi invasi lapangan atau gangguan kerumunan, pertimbangan harus diberikan untuk mengizinkan petugas polisi dan/atau steward untuk menempati barisan depan kursi di stadion untuk meningkatkan kehadiran dan kemampuan secara keseluruhan.

Jika pendekatan ini akan dilakukan, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kursi yang diduduki petugas tidak dijual kepada publik.

Mengecam Gas Air Mata di Stadion

Kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang usai pertandingan sepak bola Antara vs Persebaya ( ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Aturan FIFA ini secara terang mengatur mengenai larangan penggunaan gas air mata sebagai senjata polisi dalam pengendalian massa ketika terjadi kericuhan sekalipun.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara untuk mengatasi atau mengendalikan massa seperti itu tidak bisa dibenarkan.

Usman pun meminta aparat untuk mengusut tuntas persoalan ini. Sebab dia menilai peristiwa ini dapat dihindari jika aparat keamanan memahami aturan penggunaan gas air mata.

"Tentu kami menyadari bahwa aparat keamanan sering menghadapi situasi yang kompleks dalam menjalankan tugas mereka, tapi mereka harus memastikan penghormatan penuh atas hak untuk hidup dan keamanan semua orang, termasuk orang yang dicurigai melakukan kerusuhan," ujar Usman melalui keterangan resmi Amnesty International Indonesia, Minggu (2/10).

Pihaknya pun mendesak negara untuk menyelidiki secara menyeluruh, transparan dan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan serta mengevaluasi prosedur keamanan dalam acara yang melibatkan ribuan orang. "Akuntabilitas negara benar-benar diuji dalam kasus ini," terang Usman.

"Ini betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus memilukan," lanjut Usman.

Aturan Pengendali Keamanan PSSI

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk organisasi sepak bola tanah air, pun membuat pedoman serupa dengan mengacu kepada FIFA Stadium Safety and Security Regulations.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan (RKK) PSSI ini juga mengatur mengenai cata mengendalikan massa, hingga kelayakan stadion.

Kewenangan dan tanggung jawab Stewards harus disepakati antara tim manajemen keselamatan dan keamanan, penyelenggara pertandingan dan pemangku otoritas publik terkait, sebelum dimulainya pertandingan. Kesepakatan tersebut harus mencakup:

1. Kewenangan penangkapan dan/ atau penahanan individu di dalam Stadion.
2. Kewenangan untuk mengeluarkan seseorang dari Stadion dan prosedur yang harus diikuti.
3. Kewenangan penyitaan barang terlarang dan barang berbahaya lainnya.
4. Prosedur untuk mengarahkan penonton ke pusat pelayanan tiket bermasalah di Stadion / ticketing clearing points.
5. Kewenangan untuk menggeledah orang dan kendaraan yang memasuki Stadion dan prosedur yang harus diikuti.
6. Prosedur penanganan untuk penjualan atau penggunaan tiket palsu atau calo tiket.
7. Prosedur penanganan untuk aktivitas penyimpangan usaha pemasaran yang dilakukan orang/entitas yang tidak resmi (ambush marketing).
8. Prosedur penanganan untuk perdagangan atau penjualan yang tidak resmi di dalam zona yang disepakati.
9. Pencegahan dan pelarangan untuk memasuki ke area terbatas.
10. Jalur komunikasi.
11. Rantai komando
12. Persyaratan akreditasi.

Merujuk pada RKK PSSI ini. Sesuai pasal 1 huruf 2 RKK disebutkan bahwa aturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di dalam dan sekitar stadion, baik sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pertandingan atau kompetisi.

RKK juga mengatur tentang upaya pencegahan atau mitigasi atas potensi terjadinya kerusuhan yang menimbulkan jatuh korban.

Menurut Ombudsman, aturan ini kurang diterapkan secara tegas, sehingga Ombudsman Jawa Timur mengungkap bahwa ada mitigasi pencegahan kerusuhan yang tidak dijalankan, baik oleh panpel, PT LIB, dan kepolisian.

Temuan itu mengarah pada potensi maladministrasi sesuai UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.