DPR Desak LPS Segera Suntik Modal Bank Mutiara
KATADATA ? Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Lembaga Penjamin Simpanan segera menyuntikan modal untuk memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mutiara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
"LPS sudah diberi kewenangan Undang-Undang untuk menyuntikan modal, kenapa mereka tidak melakukannya?" tanya Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Anggaran (XI) DPR, Harry Azhar Azis saat dihubungi Katadata di Jakarta, Kamis, 19 Desember 2013. (wawancara selengkapnya di sini)
Bank Mutiara menghadapi persoalan kekurangan modal sebesar Rp 1,5 triliun lantaran rasio kecukupan modal di bawah 8 persen. Salah satu penyebab utama penurunan CAR tersebut adalah macetnya sejumlah debitor besar yang merupakan warisan pemegang saham dan manajemen lama, Robert Tantular. Total pinjaman debitor lama yang macet mencapai Rp 840 miliar.
Menurut Harry, dengan kewenangan yang tertuang dalam UU, LPS sebenarnya tidak perlu meminta persetujuan atau berkonsultasi kepada DPR untuk menginjeksikan modal tambahan kepada Bank Mutiara. Dia menekankan sepanjang suntikan modal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, semestinya LPS tidak perlu khawatir dengan tambahan modal tersebut. Apalagi, jika kebijakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi.
"Mereka jangan hanya mau gaji besar, tapi tidak berani mengambil tindakan," kata Harry. "Saya heran, apakah mereka tidak membaca atau tidak memahami isi UU LPS. Padahal, sangat jelas disebutkan kewenangan mereka."
Di Pasal 26, UU LPS memang disebutkan bahwa LPS dapat melakukan penyertaan modal sementara terhadap bank yang ditanganinya. Kemudian di Pasal 33 juga disebutkan LPS diwajibkan untuk melakukan penanganan terhadap bank dengan jalan menyetor biaya penanganan (LPS) sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
