DPR Desak LPS Segera Suntik Modal Bank Mutiara

Penulis: dan Heri Susanto

19/12/2013, 00.00 WIB

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR mendesak agar Lembaga Penjamin Simpanan segera menyuntikan modal untuk memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal CAR Bank Mutiara yang ditetapkan oleh Bank

harry-azhar_0.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
Harry Azhar Azis (www.pajak.go.id)

KATADATA ? Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Lembaga Penjamin Simpanan segera menyuntikan modal untuk memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mutiara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

"LPS sudah diberi kewenangan Undang-Undang untuk menyuntikan modal, kenapa mereka tidak melakukannya?" tanya Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Anggaran (XI) DPR, Harry Azhar Azis saat dihubungi Katadata di Jakarta, Kamis, 19 Desember 2013. (wawancara selengkapnya di sini)

Bank Mutiara menghadapi persoalan kekurangan modal sebesar Rp 1,5 triliun lantaran rasio kecukupan modal di bawah 8 persen. Salah satu penyebab utama penurunan CAR tersebut adalah macetnya sejumlah debitor besar yang merupakan warisan pemegang saham dan manajemen lama, Robert Tantular. Total pinjaman debitor lama yang macet mencapai Rp 840 miliar.

Menurut Harry, dengan kewenangan yang tertuang dalam UU, LPS sebenarnya tidak perlu meminta persetujuan atau berkonsultasi kepada DPR untuk menginjeksikan modal tambahan kepada Bank Mutiara. Dia menekankan sepanjang suntikan modal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, semestinya LPS tidak perlu khawatir dengan tambahan modal tersebut. Apalagi, jika kebijakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi.

"Mereka jangan hanya mau gaji besar, tapi tidak berani mengambil tindakan," kata Harry. "Saya heran, apakah mereka tidak membaca atau tidak memahami isi UU LPS. Padahal, sangat jelas disebutkan kewenangan mereka."

Di Pasal 26, UU LPS memang disebutkan bahwa LPS dapat melakukan penyertaan modal sementara terhadap bank yang ditanganinya. Kemudian di Pasal 33 juga disebutkan LPS diwajibkan untuk melakukan penanganan terhadap bank dengan jalan menyetor biaya penanganan (LPS) sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. 

UU sama sekali tidak menyebutkan perlunya LPS berkonsultasi atau meminta persetujuan kepada DPR terkait tambahan suntikan modal.

Harry justru mengancam akan mempersoalkan LPS jika langkah mereka terlambat sehingga membuat kinerja Bank Mutiara semakin memburuk. "Pokoknya, kalau langkah mereka bertele-tele, kemudian Bank Mutiara sampai di-rush sehingga membutuhkan modal lebih besar lagi, kami sudah pasti akan mempersoalkan dan meminta pertanggungjawaban mereka."

Terkait dengan anggapan bahwa kekhawatiran LPS lantaran anggaran LPS merupakan uang negara, lagi-lagi Harry menekankan LPS sebaiknya kembali mengacu pada UU. "Kami akan panggil LPS. Kenapa sudah diberi kewenangan, tidak mau mengambil tindakan."

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasih. Menurut dia, LPS tidak perlu meminta persetujuan kepada DPR untuk menyuntik modal ke Bank Mutiara. "Atas nama UU LPS, mereka bisa mengambil tindakan menginjeksikan modal. Toh, selama ini juga banyak bank-bank BPR yang diambil alih LPS dan tidak dipersoalkan oleh DPR."

Dia menekankan kebijakan LPS tersebut nantinya memang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh DPR. Sepanjang itu bisa dijelaskan, menurut dia, semestinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Itu nanti tinggal perdebatan soal mekanisme hukum."

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan