Tahun Pemilu, Penjualan Kawasan Industri Turun
KATADATA ? Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun ini, membuat banyak investor menunda rencana investasi. Hal ini terlihat dari penjualan kawasan industri sekitar Jabotabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) yang melambat. Bahkan jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan kemungkinan besar penjualan lahan kawasan industri tidak akan mencapai target. Dalam enam bulan pertama tahun ini saja, realisasi penjualan lahannya hanya mencapai 60 hektare. Padahal, targetnya tahun ini penjualan kawasan industri bisa mencapai 350 hektare.
"Yang kami rasakan dari sisi pengelolaan kawasan industri memang ada perlambatan, padahal tiga tahun terkhir pertumbuhannya cukup cepat," ujarnya, usai diskusi ?Undang-Undang Tentang Perindustrian Sebagai Sarana Peningkatan PertumbuhanEekonomi Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Industri', di Jakarta, Kamis (19/6).
Dia mengatakan, sebenarnya target penjualan tahun ini sudah cukup rendah dari realisasi penjualan tahun lalu sebesar 450 hektare. Rendahnya target penjualan ini, selain karena ada momen pemilu, juga karena tren penjualan lahan industri memang sudah melambat dalam dua tahun terakhir. Pada 2011, penjualan lahan industri mencapai 1.200 hektare, kemudian turun drastis pada 2012 yang hanya sebesar 600 hektare.
Menurut Sanny investor melakukan penundaan investasi, karena dua pasangan calon presiden yang maju pada Pilpres saat ini sama kuat. sehingga membuat investor ragu untuk mengambil langkah investasi. Berbeda jika ada pasangan calon yang memang kuat dan diunggulkan, sehingga bayangan kebijakan akan lebih jelas dan investor lebih yakin untuk berinvestasi.
Selain itu, ada beberapa hal yang juga membuat rendahnya penjualan lahan industri tahun ini. Tingginya penjualan pada 2011, salah satunya karena investor memborong lahan untuk mengantisipasi rencana ekspansi berikutnya. Makanya banyak investor yang investasi tahun ini sudah tidak perlu lagi membeli lahan.
Dari sisi kebijakan juga membuat membuat penjualan kawasan industri melambat, seperti kenaikan biaya produksi dan tenaga kerja. Hal itu merupakan dampak dari kebijkan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sejak awal Mei lalu.
