Swasta Bisa Talangi Biaya Pembebasan Lahan Tol
KATADATA - Pemerintah berencana menerapkan skema utang kepada swasta untuk membebaskan lahan tol di seluruh Indonesia. Swasta diminta menalangi terlebih dahulu biaya pembebasan lahan. Kemudian pemerintah akan mengganti biaya tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto Husaini mengatakan pemerintah akan membayar biaya tersebut dengan cara dicicil setiap tahun. "Ini namanya availability payment dan akan kami terapkan dan penggantiannya akan dilakukan misalnya tiga atau empat tahun," kata Hediyanto saat ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin (23/12).
Skema pendanaan ini akan mulai diterapkan tahun depan. Selama ini swasta ataupun penggagas dapat berkontribusi membebaskan lahan tol, tapi harus menganggarkan biayanya lewat Ditjen Bina Marga terlebih dahulu. Namun, karena proses pencairan anggaran cukup sulit, pembebasan lahan pun memakan waktu yang cukup lama. (Baca: Sepuluh Proyek Infrastruktur Senilai Rp 156,4 Triliun Mangkrak)
Hediyanto mengaku skema menalangi pembebasan lahan tol oleh swasta untuk pembebasan lahan tol ini merupakan usulan pihak swasta sendiri. Dia mencontohkan ruas tol Serang – Panimbang yang diusulkan PT Jababeka Tbk. PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga menawarkan skema ini untuk ruas tol mereka di Trans Jawa.
Skema seperti ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terlebih dahulu bersumber dari badan usaha. Badan usaha tersebut mendapat kuasa dan bertindak atas nama negara dalam melakukan pembebasan lahan. (Baca: Pemerintah Beri Kewenangan Kepada Swasta Terkait Pembebasan Lahan)
