Perluas Akses Keuangan, Bappenas Siapkan Tabungan Pos
Menteri Perencanaan Pembanguna Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menggelar pertemuan dengan Ratu Maxima. Kedatangan ratu dari Belanda ini sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Inklusi Keuangan.
Dalam pertemuan selama 30 menit, kemarin, Ratu Maxima menyarankan pemerintah untuk meningkatkan keterjangkauan akses keuangan kepada seluruh masyarakat. Atas hal itu, Bambang memaparkan bahwa pemerintah bersama perbankan akan membuat konsep tabungan pos.
Tabungan ini nantinya melibatkan PT Pos Indonesia sebagai agent banking. Masyarakat dapat menabung di PT Pos karena jangkauan perusahan tersebut sangat luas hingga pelosok daerah. Namun PT Pos tidak menjadi bank karena tidak dapat menyalurkan kredit. (Baca: Penetrasi Internet Melalui Ponsel Tingkatkan Akses ke Perbankan).
“Yang penting, masyarakat punya akun bank. Nanti bisa kita buat dia sebagai agent banking dari perbankan nasional,” kata Bambang usai bertemu Ratu Maxima di kantornya, Jakarta, Kamis, 1 September 2016. (Baca:
Tabungan pos ini diharapkan dapat merangkul bank lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia untuk memperluas penetrasi lembaga keuangan. Namun Bambang belum memberitahu kapan konsep ini direalisasikan. (Baca: Presiden Dorong Teknologi Finansial buat Transaksi Keuangan).
Yang penting tidak ada masyarakat yang merasa dikucilkan. Kami perlu koordinasi lagi dengan Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.
Sedangkan dari sisi bantuan subsidi, pemerintah akan mengalihkan subsidi yang melekat pada harga barang menjadi subsidi berorientasi pada penerima dan rumah tangga. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan voucher.
Ke depan, Bambang berharap subsidi tidak berbasis barang namun kepada penerima akan lebih besar. “2017 nanti beras akan diberikan di 44 kota dan 1,7 rumah tangga,” lanjutnya. (Baca: Lima Langkah Perbesar Akses Masyarakat ke Perbankan).
Secara khusus Ratu Maxima memberikan saran agar pemerintah secepatnya menggunakan national single identity atau layaknya e-Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini merupakan dasar utama apabila pemerintah ingin memperluas jangkauan keuangan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan dibutuhkan penetrasi teknologi dan informasi (internet) untuk meningkatkan inklusi keuangan, yakni perluasan ke perbankan. Misalnya, dengan meningkatkan penggunaan telepon seluler di seluruh wilayah Indonesia.
Strategi ini membuka kesempatan masyarakat untuk mengakses jasa teknologi keuangan digital atau financial technology (fintech). Fintech dapat memberikan kesempatan kepada sekitar 110 juta penduduk yang belum memiliki rekening bank untuk mengakses layanan dan produk perbankan. (Baca: OJK Siapkan Aturan Tata Kelola Risiko Layanan Teknologi Finansial).
Dengan demikian, inklusi keuangan meningkat. “Dengan meningkatnya penggunaan ponsel, penetrasi internet diperkirakan tumbuh pesat mencapai 100 juta pengguna dalam tiga tahun ke depan,” kata Darmin, Rabu, 31 Agustus 2016.
