Langkah Luhut Membentengi Nakhoda Baru Kementerian Energi
Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pemangku kepentingan di sektor energi mendukung kebijakan nakhoda baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Permintaan yang dibumbui kalimat bernada ancaman ala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini disampaikannya saat serah terima jabatan Menteri ESDM, Senin (17/10) kemarin.
Momen serah terima jabatan itu memang tak cuma mengakhiri kisruh kepemimpinan selama lebih dua bulan terakhir di kementerian tersebut. Dengan dukungan penuhnya sebagai Menko kemaritiman dan Pelaksana tugas Menteri ESDM, Luhut menyerahkan jabatan itu kepada Ignasius Jonan sebagai menteri yang definitif dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Luhut juga meminta dukungan penuh dari berbagai pihak. Pertama, Ia menginginkan agar seluruh pejabat di Kementerian ESDM ikut mendukung program-program kerja Jonan dan Arcandra. “Jangan berpolitik praktis, kompetensi harus dikedepankan dan jangan berburuk sangka kepada orang lain karena habis energimu,” ujar Luhut dalam pidato serah terima jabatan tersebut.
Tidak hanya itu, dia meminta agar para wartawan turut mendukung kepemimpinan Jonan dan Arcandra. Dukungan itu dalam bentuk tidak memberitakan hal-hal yang tidak penting mengenai Menteri ESDM dan wakilnya. (Baca: Serahkan Jabatan Menteri ESDM, Luhut Titip Timnya Tetap Dipakai Jonan)
Tak lupa, Luhut meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung duet baru Kementerian ESDM tersebut. Bahkan, secara khusus dia berpesan kepada anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR yang hadir dalam acara itu agar tidak menyerang Jonan-Arcandra. “Saya titip jangan kalian boxing ini (Jonan-Arcandra),” katanya.
Menurut dia, hubungan Kementerian ESDM dan DPR harus saling bersinergi. Apalagi, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama, seperti revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara.
Luhut tentu belum lupa ketika sebagai Plt Menteri ESDM mendapat "pukulan" saat rapat kerja dengan Komisi VII, 6 September lalu. Kala itu, sejumlah anggota dewan menilai pemerintah lengah mencegah pratik jual-beli izin Pembangkit Listrrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). "Masa Bapak sebagai pemerintah tidak bisa mencegah itu," kata Mulyadi, anggota DPR.
Luhut menanggapi keras pernyataan tersebut."Saya mohon maaf, Bapak boleh bilang Bapak wakil rakyat, tapi Bapak jangan menghina saya," katanya. (Baca: Ribut di DPR, Luhut Berang Dinilai Tak Kelola Izin Pembangkit Mikro)
