Pertamina Ajukan Proposal Alih Kelola Blok East Kalimantan
PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan proposal alih kelola Blok East Kalimantan kepada pemerintah pasca berakhirnya kontrak tahun 2018. Meskipun Pertamina tetap keberatan menanggung kewajiban dana pemulihan pasca operasi penambangan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) blok tersebut.
Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie S. Tampubolon mengatakan, setelah pengajuan proposal ini maka pemerintah dan Pertamina akan bersama-sama mencari jalan keluar masalah ASR. "ASR menjadi salah satu bahan pertimbangan dan diskusi dengan pemerintah," kata dia kepada Katadata, Rabu (30/11).
(Baca: Alih Kelola Blok East Kalimantan Terganjal Dana Pasca Tambang)
Pertamina memang keberatan terhadap kewajiban ASR pada Blok East Kalimantan. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam pernah mengatakan, adanya kewajiban ASR maka akan mempengaruhi keekonomian proyek di blok tersebut.
Di sisi lain, kontrak lama Blok East Kalimantan tidak memuat kewajiban ASR tersebut. Alhasil, Chevron sebagai operator tidak wajib membayar ASR untuk aset yang masih berproduksi ketika kontrak berakhir tahun 2018. (Baca: Dana Pasca Operasi Migas pada Kontrak Lama Rawan Perselisihan)
Selain itu, Denie mengatakan, proposal yang diajukan Pertamina akan menggabungkan Blok Attaka dan Blok East Kalimantan dalam satu kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC). Tujuannya memperbaiki keekonomian karena kedua blok ini sudah mengalami penurunan produksi. "Usulan kami seperti itu," ujar dia.
Direktur Pembinaan Hulu Kementerian ESDM Tunggal membenarkan proposal alih kelola Blok East Kalimantan kini sudah disampaikan ke Kementerian ESDM. "Sedang dibahas bersama SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas," kata Tunggal kepada Katadata, Kamis (1/12).
(Baca: Aturan Baru, Dana Pasca Tambang Wajib Masuk Kontrak Migas)
Senior Vice President Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati berharap, keputusan mengenai pengelola baru di Blok East Kalimantan bisa tercapai tahun depan. "Direncanakan awal 2017 sudah ada keputusan dari pemerintah," katanya kepada Katadata beberapa waktu lalu.
