Tak Salahkan Data Oxfam, BPS : Ketimpangan Memang Masih Tinggi
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto tidak mempersoalkan perbedaan metodologi dan sumber data yang digunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya. Secara garis besar laporan ini menunjukan persoalan yang sama dengan survei yang dilakukan BPS, yakni tingkat ketimpangan yang relatif tinggi di Indonesia.
“Dengan data Susenas (survei sosial ekonomi nasional), BPS setiap tahun menghitung berdasarkan gini rasio, tahun ini 0,39 pada September 2016. Yang digunakan oleh Oxfam data yang berbeda, tapi kalau dilihat fenomena yang terjadi sama. Ketimpangan masih jadi PR (pekerjaan rumah) besar,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/3).
(Baca: Ragukan Data Ketimpangan Oxfam, Darmin: Kok Gawat Benar?)
Suhariyanto mengatakan dalam mengukur ketimpangan, banyak metodologi dan sumber data yang bisa digunakan. BPS sendiri menggunakan gini rasio. Gini rasio ini diukur dari tingkat pengeluaran suatu rumah tangga. Pengukuran ini jelas berbeda dengan yang digunakan oleh Oxfam dan INFID yang menggunakan besaran wealth (kekayaan).
Penggunaan ukuran berdasarkan pengeluaran ada kaitannya dengan budaya rumah tangga Indonesia yang sulit mengungkapkan pendapatannya. Kalaupun mau, itu hanya sebatas estimasi. Rumah tangga Indonesia lebih mudah mengungkapkan pengeluaran.
Suhariyanto mengatakan persoalan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana menurunkan ketimpangan. Menurutnya, beberapa cara yang telah ditempuh pemerintah antara lain, menurunkan ketimpangan kesempatan, memudahkan rakyat memperoleh akses pendidkan, dan modal.
(Baca: BI: Atasi Ketimpangan Perlu Stabilitas Keamanan, Politik, Ekonomi)
