Temui BPK, Pemerintah Jelaskan Subsidi Hingga Piutang Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjelaskan sederet temuan auditor dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Temuan yang dimaksud terkait subsidi, persoalan kereta api, piutang pajak, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Ada temuan sifatnya compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang dan ada yang sifatnya pengendalian internal. Jadi apakah ada deviasi, harusnya angkanya sekian tapi jadinya sekian," tutur dia di kantor BPK, Jakarta, Selasa (9/5).
Menurut dia, BPK akan mempertimbangkan penjelasan pemerintah dan memutuskan bakal menerima atau menolaknya. Selanjutnya, BPK dengan mengeluarkan opini terhadap LKPP. "Kami tunggu sampai 16 Mei terakhir, kemudian berdasarkan itu semoga pemerintah bisa dapat laporan audit yang baik," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, pemerintah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk LKPP tahun 2015. Ketika itu, salah satu permasalahan yang disoroti BPK yaitu mengenai penetapan harga jual eceran minyak solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar. Hal itu dianggap membebani konsumen dan menambah keuntungan badan usaha, yaitu PT Pertamina, melebihi yang seharusnya, yakni sebesar Rp 3,19 triliun. (Baca juga: BPK Temukan 6 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah)
Dalam pertemuan dengan BPK kali ini, Pemerintah tidak hanya diwakili oleh Kementerian Keuangan, tapi juga kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. Adapun, pertemuan semacam ini rutin digelar oleh BPK dengan K/L untuk mengkoordinasikan temuan BPK dalam laporan keuangan K/L.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, BPK memerlukan penjelasan dari pemerintah untuk melengkapi hasil audit. "Feedback-nya sekarang ini lalu nanti ada finalisasi terhadap hasil pemeriksaan," kata dia.
