Proyeksi Ekonomi 2018 Dinilai Ketinggian, Penerimaan Bisa Meleset
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menyebut APBN berisiko meleset. Pangkal soalnya, asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menyusun anggaran terlalu tinggi, yakni 5,4%.
Menurut Lana, bantuan sosial dan infrastruktur belum cukup kuat mendorong konsumsi rumah tangga. Maka itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4%, investasi dan ekspor harus tumbuh lebih tinggi. Persoalannya, “Dorongan ekonomi dari ekspor dan investasi belum jalan,” kata dia kepada Katadata, Kamis (26/10). (Baca juga: Sri Mulyani Klaim Alokasi Belanja Sosial Besar Sesuai Janji Jokowi)
Dengan kondisi tersebut, maka ada risiko penerimaan negara, khususnya dari pajak bakal meleset. "(Pertumbuhan ekonomi) 5,4% berat, berisiko shortfall (target pajak meleset)," ujarnya. Jika sudah begitu, pemerintah harus kembali putar otak untuk melakukan penyesuaian anggaran. Opsinya, memperlebar defisit anggaran dengan konsekuensi utang bertambah, atau melakukan pemangkasan belanja.
Tahun depan, pemerintah menargetkan, belanja negara Rp 2.220,7 triliun, naik 4,1% dibandingkan target tahun ini. Sedangkan penerimaan negara naik 9,1% menjadi Rp 1.894,72 triliun. Dari target penerimaan negara tersebut, sebesar Rp 1.618,1 triliun akan dipenuhi dari perpajakan. Adapun defisit anggaran dipatok Rp 325,94 triliun atau sekitar 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Baca juga: Banggar DPR Sepakati RAPBN 2018, Penerimaan Negara Naik 9,1%)
Prediksi Lana, penerimaan pajak berisiko meleset sekitar Rp 200 triliunan. Prediksi tersebut dengan melihat realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir yang rata-rata hanya mencapai 83% dari target. Apalagi, belum ada sistem perpajakan online yang bisa menekan penghindaran pajak.
Meski begitu, Lana menyebut masih ada peluang bagi pemerintah untuk menjaga postur APBN 2018 meski pertumbuhan ekonomi tak capai target. Salah satu caranya, dengan mendorong penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Ruang penerimaan masih cukup besar kalau memaksimalkan PPN. Kalau kejar PPh (pajak penghasilan) orang takut konsumsi,” ucapnya.
Berdasarkan perhitungannya, jika menggunakan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu yang sebesar Rp 12 ribu triliun dan asumsi bahwa 80% di antaranya terkena PPN 10%, maka potensi PPN berkisar Rp 960 triliun. Namun, sejauh ini, penerimaan PPN baru Rp 450 triliunan. “Kalau bisa kejar Rp 200 triliun bisa membantu menjaga postur APBN,” kata dia. "Pemerintah harus mencari cara (memaksimalkan penerimaan PPN)," ujarnya.
Ia pun mencontohkan cara Tiongkok memastikan penerimaan PPN. Pemerintahnya menerapkan mekanisme kupon undian. Masyarakat yang membeli sesuatu yang kena PPN harus mendapat kupon undian. Kupon tersebut didapat pelaku usaha dengan membeli seharga tarif PPN kepada pemerintah. “Jadi ada jaminan (penerimaan PPN)," ujarnya. Cara ini, meski tidak biasa, bisa ditiru pemerintah.
