OJK Akan Luncurkan Aturan Penerbitan Green Bond Akhir 2017

Penulis: Miftah Ardhian

Editor: Safrezi Fitra

17/11/2017, 19.47 WIB

OJK juga akan meluncurkan aturan mengenai penerbitan obligasi daerah (municipal bond)

OJK
Katadata | Arief Kamaludin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meluncurkan aturan penerbitan obligasi bagi perusahaan yang memiliki keberpihakan kepada lingkungan (green bond). Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk terus menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan masyarakat seluruh dunia telah memiliki kesadaran yang tinggi bahwa Bumi harus dijaga keberlangsungan lingkungannya. Isu-isu seperti kebakaran dan penggunaan energi fossil telah banyak merusak lingkungan. 

Akibatnya, banyak masyarakat atau investor yang telah sadar dan ingin mencari emiten-emiten yang punya kegiatan bisnis yang tetap memperhatikan lingkungan. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip keberlangsungan lingkungan memiliki keuntungan tersendiri ketika menerbitkan obligasi, yakni telah memiliki basis investor tetap tetap.

(Baca: Investor Asing Diprediksi Kembali Masuk Pasar Modal Akhir Tahun)

Mengenai hal ini OJK merasa perlu mengeluarkan aturan mengenai penerbitan obligasi perusahaan yang memiliki kepedulian besar terhadap lingkungan. Akan ada insentif dalam penerbitan obligasi perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi prinsip-prinsip terkait lingkungan. 

"Aturan keluar akhir tahun ini," ujar Hoesen sat acara diskusi dengan media di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (17/11). "Nanti ada beberapa persyaratan, sertifikasi, seperti syariah. Kalau untuk green bond ini mana yang berpihak (pada lingkungan)."

Selain itu, OJK juga akan menerbitkan aturan terkait dengan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) pada akhir tahun ini. Hoesen mengatakan pembahasan aturan penerbitan produk tersebut sudah cukup lama. Namun, hingga kini belum bisa diterbitkan, karena terhambat masalah auditor yang menangani.

(Baca: Penerbitan Surat Utang Daerah Terkendala Perizinan yang Rumit)

Dalam aturan pasar modal, audit bisa dilakukan oleh akuntan publik yang tercatat di bursa. Sementara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) menginginkan audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akhirnya, masalah tersebut pun bisa diselesaikan dengan keputusan bahwa BPK tetap akan berperan sebagai auditor bagi penerbitan municipal bond ini.

Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK M. Maulana mengatakan dalam penerbitan municipal bond, Pemda harus melalui tiga tahapan. Meminta izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan meminta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ini yang membuat belum ada (municipal bond) yang digunakan," kata Maulana. Meski begitu, ia menekankan perizinan tersebut diperlukan. Misalnya, perizinan dari Kemenkeu yang diperlukan untuk memastikan bahwa daerah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar obligasi tersebut.

OJK memastikan tidak akan memperumit perizinan yang ada. Menurut Maulana, institusinya tengah menyiapkan peraturan untuk mempermudah perizinan. Caranya, dengan memangkas sejumlah persyaratan dalam penerbitan obligasi oleh Pemda.

(Baca: Pemerintah Nilai 4 BUMN Layak Terbitkan Obligasi Global Rupiah)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan