Idrus Marham Diusulkan Jadi Plt Ketum Golkar, Status Setnov Tak Jelas

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Pingit Aria

20/11/2017, 19.44 WIB

Nama Idrus Marhan sebagai Plt Ketua Umum Golkar konon diusulkan oleh Setya Novanto sendiri.

Setnov Idrus
ANTARA FOTO
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham

Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengusulkan agar Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Partai berlambang beringin itu memerlukan pengganti Ketua Umum Golkar pasca ditahannya Setya Novanto karena kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono mengatakan, usulan penunjukan Idrus sebagai Plt Ketua Umum didasarkan pada rekomendasi Novanto sendiri. Nantinya, Idrus diberikan tugas melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari.

"Kami mengusulkan Plt supaya kegiatan operasional sehari-hati partai tidak stagnan karena Ketua Umum sedang menghadapi masalah hukum dan sudah ditahan KPK," kata Agung di DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11).

Selain itu, Plt Ketua Umum juga diminta mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar sesegera mungkin. Agung mengusulkan, Munaslub bersifat tunggal yaitu hanya memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar. "Kami harapkan akhir Desember bisa dilaksanakan Munaslub," kata Agung.

Adapun, Dewan Pakar merekomendasikan Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga, dan Sarmuji sebagai Plt Sekjen menggantikan Idrus. Usulan itu diserahkan kepada DPP untuk dipertimbangkan dalam rapat pleno yang akan digelar besok.

"Keputusan ini di rapat pleno. Saya harap diterima, tapi semua dikembalikan pada DPP melihat pertimbangan yang ada," kata Agung. (Baca juga: Jokowi: Elite Politik Tak Memberi Pendidikan yang Baik)

Rencananya, Golkar akan menggelar rapat pleno DPP untuk membahas soal pergantian Ketua Umum besok. Dalam rapat pleno tersebut akan ditentukan siapa yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar.

"Jadi langkahnya itu dulu menyatakan bahwa ketua umum berhalangan tetap maka dinyatakan berhenti karena tidak mungkin bisa mengendalikan partai Golkar dari penjara KPK," kata Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Golkar Nusron Wahid.

Nantinya, akan ditentukan apakah Plt Ketua Umum Golkar akan memimpin hingga 2019 atau sampai dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Adapun, rencana pelaksanaan Munaslub juga akan dibahas dalam rapat pleno DPP.

"Kami lihat besok dulu apakah besok keputusannya sampai selesai periode atau sampai Munaslub," ucap Nusron. (Baca juga: Setnov Ditahan, Airlangga Bertemu Luhut dan Jokowi di Istana)

Novanto saat ini telah ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (10/11) dan ditahan sejak Minggu (19/11) malam. Novanto kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan