Merasa Tak Langgar Aturan, Pemprov DKI Siap Hadapi Gugatan HGB Pulau D

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

23/11/2017, 20.49 WIB

Biro hukum Pemprov DKI menyiapkan berbagai dokumen terkait penerbitan HGB pulau reklamasi seluas 312 hektar.

Reklamasi
Arief Kamaludin|KATADATA
Aktivitas pembangunan di Pulau D, sebelum moratorium diberlakukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah mengikuti aturan yang berlaku dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D reklamasi Teluk Jakarta. Pemprov DKI menyatakan siap menghadapi gugatan atas pemberian HGB tersebut kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Sebelum kami memproses itu pasti ada dasar hukum dan bukti pendukung lainnya," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yuyun Yuhanah ketika dikonfirmasi Katadata, Kamis (23/11).

Yuyun mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai dokumen terkait penerbitan HGB pulau seluas 312 hektar itu. Nantinya, hal tersebut akan disiapkan sebagai jawaban untuk menghadapi gugatan di PTUN.

"Kalau kami prinsipnya tetap siap adminitstrasi. Kami data sudah ada di SKPD, kami siapkan jawaban dari gugatan," kata Yuyun. 

(Baca: Pakar UGM dan UI Dukung Kelanjutan Reklamasi Pulau C dan D)

Yuyun menyatakan pihaknya tak keberatan dengan adanya gugatan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan 15 nelayan Teluk Jakarta. Menurutnya, gugatan tersebut merupakan hal yang wajar jika ada kebijakan pemerintah provinsi yang dirasa merugikan.

"Setiap orang punya hak untuk menggugat kebijakan pemerintah daerah yang dianggap merugikan. Nanti semuanya dibuka, kita uji di pengadilan," ucap Yuyun.

HGB Pulau D diterbitkan lewat Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 pada 23 Agustus 2017. HGB diajukan pengembang atas hak pengelolaah lahan (HPL) yang dimiliki Pemprov DKI.

(Baca: Usut Kasus NJOP Reklamasi, Polisi Periksa Kepala Pajak Jakarta)

Gugatan pemberian HGB Pulau D sebelumnya diajukan KSTJ dan 15 nelayan Teluk Jakarta terkait penerbitan HGB tersebut. Mereka memohon kepada PTUN agar membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

KSTJ menyatakan ada lima alasan mengapa mereka mengajukan gugatan. Pertama, pemberian HGB dilakukan pada saat moratorium reklamasi masih berlangsung.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di pantai Utara Jakarta melalui SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor: SK. 354/MenLHK/Setjen/Kum.9/5/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Kedua, Pemberian HGB dianggap cacat hukum karena tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tidak memiliki Peraturan Daerah rencana Zonasi Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan tidak memiliki rencana tata ruang kawasan Strategis Pantai Utara. Padahal, aturan tersebut dianggap sebagai dasar penting proses perizinan reklamasi dan pemamfaatan lahannya.

 (Baca: HGB Pulau Reklamasi Selesai Satu Hari, Sofyan Djalil: Kami Revisi)

Ketiga, KSTJ menuding pemberian HGB hanya untuk kepentingan dan menguntungkan bisnis PT Kapuk Naga Indah (PIK). Menurut KSTJ, tidak ada kepentingan sosial atau kepentingan umum dalam penerbitan HGB tersebut.

"Hal ini bertentangan dengan UU Pokok Agararia yang menyatakan keberadaan tanah difungsikan untuk kepentingan sosial," kata Tigor Hutapea, salah satu anggota Koalisi.

Keempat, Pemberian HGB tidak didasarkan kepada UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Alhasil, hal tersebut akan berimbas kepada lingkungan ekosistem teluk Jakarta dan kehidupan nelayan.

Kelima, Pemberian HGB dinilai terlau cepat. KSTJ mencatat bahwa permohonan HGB diajukan PT Kapuk Naga Indah pada tanggal 23 Agustus 2017 dan pada hari itu juga langsung diterbitkan SK HGB.

Koalisi pun menuding adanya akal-akalan dalam pertimbangan surat keputusan yang terbit tanggal 23 Agustus 2017 itu. Dalam surat keputusan tersebut terdapat alasan penerbitan didasarkan pemeriksaan fisik lokasi pulau D yang dilakukan pada tanggal 24 agustus 2017.

"Sangat aneh surat keputusan yang terbit pada tanggal 23 Agustus 2017, namun mencantumkan pemeriksaan fisik lokasi pada tanggal 24 Agustus 2017," lanjutnya.

Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Koalisi telah mengajukan keberatan atas penerbitan HGB ke Menteri Agraria Tata Ruang. Koalisi juga telah melaporkan ke Ombudsman dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. "Kami lakukan gugatan ini sebagai langkah hukum agar reklamasi dihentikan," kata Tigor.

(Baca: KPK: BPN Terburu-buru Terbitkan Sertifikat Reklamasi Pulau C dan D)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan