Demokrat Keberatan PDIP Serang SBY Atas Penyebutan Puan dan Pramono
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengkritik reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP. Hinca menyebut reaksi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyerang pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendiskreditkan Demokrat, sebagai salah alamat.
"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/3).
Menurut Hinca, Hasto tak seharusnya menyeret pihak lain yang tak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Demokrat, lanjutnya, juga tak akan ikut memvonis Puan dan Pramono pasti terlibat. "Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan?" ujar Hinca.
(Baca juga: Setnov Ungkap Puan dan Pramono Terima Uang e-KTP US$ 500 Ribu)
Hinca menilai, argumen Hasto yang menyatakan bahwa kader partai oposisi tak melakukan korupsi sebagai dangkal, lemah, dan mengada-ada. Menurut Hinca, tindak pidana termasuk korupsi adalah perbuatan individu yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Korupsi, lanjut Hinca, tak berkaitan dengan partai yang sedang beroposisi maupun tengah berkuasa.
"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hinca.
Menurut Hinca, partai memang wajib melindungi kadernya dan memberikan bantuan hukum jika terjerat suatu masalah. Namun, hal tersebut tak bisa dilakukan secara membabi buta.
"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," kata Hinca.
Hinca juga menilai Hasto tak bijak karena menyalahkan kebijakan e-KTP. Sebab kebijakan tersebut merupakan amanah undang-undang yang dihasilkan bersamaan antara eksekutif dan legislatif.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," kata dia.
(Baca juga: Geram Disebut Setnov Terima Uang e-KTP, Pramono Anung Siap Diperiksa)
Menurut Hinca, dengan adanya kader yang terseret kasus e-KTP, PDIP justru sedang diuji apakah mendukung upaya pemberantasan korupsi. PDIP akan diuji apakah tak akan menghalang-halangi proses hukum oleh KPK.
