Bersama KPK, Komnas HAM & BNN Tolak Revisi KUHP soal Pidana Khusus

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Rabu 6/6/2018, 21.59 WIB

KPK, Komnas HAM dan BNN masing-masing telah mengirimkan surat protes di antaranya kepada Presiden Jokowi dan DPR.

Sidang paripurna DPR
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pembahasan revisi KUHP mengenai tindak pidana khusus mendapat pertentangan dari KPK, Komnas HAM dan BNN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serempak menolak revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan aturan kodifikasi tindak pidana khusus.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai dimasukkannya aturan tindak pidana khusus, seperti korupsi dalam RKUHP bakal melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Alasannya, dalam hukum berlaku asas lex posterior yang maknanya aturan terbaru mengesampingkan aturan lama.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sehingga RKUHP bakal mengesampingkan beberapa norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Selain itu, hal ini juga akan membingungkan KPK karena memiliki dua rujukan dalam pemberantasan korupsi, yakni KUHP dan UU Tipikor.

"Jadi tolong kepada pemerintah saya berharap jangan kita dengan sengaja menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum membuat susahnya memperoleh keadilan," kata Laode di kantornya, Jakarta, Rabu (6/6).

(Baca juga: Usai Kirim Surat, KPK Tunggu Sikap Jokowi soal Revisi KUHP)

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pelanggaran HAM berat akan menjadi tindak pidana umum bila dimasukkan dalam RKUHP. Sehingga, kasus pelanggaran HAM berat menjadi memiliki batas kadaluwarsa.

Padahal, kata Anam, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan jika kasus pelanggaran HAM berat tak memiliki batas waktu, sebagaimana jika dimasukkan dalam RKUHP.

Anam menjelaskan, tidak diberikannya batas waktu dalam penanganan pelanggaran HAM berat karena biasanya pelaku adalah penguasa atau yang memiliki hubungan dengannya.

Dalam kondisi penguasa tersebut memerintah, kasus pelanggaran HAM berat sulit untuk diadili. Alhasil, penanganan kasus pelanggaran HAM berat tidak diberikan batas waktu sehingga ketika penguasa berganti, kasus tetap bisa diusut. "Kalau ada kadaluwarsa nanti kasusnya langsung habis," kata Anam.

(Baca juga: Dikecam, Rancangan KUHP Berpotensi Membungkam Kebebasan Pers)

Selain itu, KUHP hanya mengenali asas actus reus di mana harus terdapat perbuatan nyata ketika kasus pelanggaran HAM berat terjadi. Sementara itu, asas mens rea atau sikap batin pelaku tidak dikenali dalam KUHP.

Jika pelanggaran HAM berat dimasukkan dalam RKUHP, Anam khawatir nantinya penanganan kasus pelanggaran HAM berat hanya bisa menyasar kepada pelaku lapangan. Adapun aktor intelektual di balik kasus tersebut sulit untuk diusut lantaran terbatasnya pembuktian perkara.

Anam menilai, hal ini akan membuat kewenangan Komnas HAM menjadi tumpul karena kesulitan mengusut kasus pelanggaran HAM berat. "Kalau pakai RKUHP, nasib Komnas HAM lebih parah daripada KPK. Kemampuan, kewenangan, dan logika hukum Komnas HAM langsung habis," kata Anam.

(Baca juga: KPK Soroti Kejanggalan Tak Bisa Usut Korupsi Sektor Swasta di KUHP)

Hal senada diungkapkan Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko. Dia menilai dimasukkannya tindak pidana narkotika dalam RKUHP akan membuat BNN bekerja. RKUHP yang bersifat umum akan menghambat BNN dalam berkolaborasi mengusut kasus narkotika dengan penegak hukum lainnya.

RKUHP juga tidak spesifik mengatur mengenai ancaman pidana terhadap para pelaku narkotika. Akibatnya, berpotensi membuat seluruh pelaku narkotika, baik pengguna maupun pengedar langsung dijebloskan ke penjara.

Padahal, pengguna masih dimungkinkan untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Kalo mengacu ke RKUHP, semua pelaku dimasukkan ke penjara," kata Heru.

Ditambah, jenis narkoba terus berkembang dengan cepat yang biasanya dimasukkan dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika begitu terdeteksi.

Dia khawatir jika tindak pidana narkotika masuk ke dalam RKUHP akan membuat pelampiran jenis narkotika ini jadi sulit. Sebab selama ini saja revisi KUHP membutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Narkoba ini berkembang terus. Kalau menggunakan instrumen hukum yang umum, enggak bisa mengikuti perkembangan. Kalau bisa tetap lex spesialis saja supaya bisa lebih mudah direvisi kalau ada perkembangan yang baru," kata dia.

KPK, Komnas HAM, maupun BNN menyatakan sudah menyurati Presiden Joko Widodo dan DPR terkait penolakan RKUHP ini. Laode mengatakan, KPK sudah lima kali mengirimkan surat kepada Jokowi, Ketua Panja RKUHP DPR, serta Kementerian Hukum dan HAM. Surat tersebut dikirim pada 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, 24 Mei 2017, dan 13 Februari 2018.

Komnas HAM telah mengirimkan surat sebanyak dua kali. Satu surat dipastikan oleh Anam telah sampai ke Jokowi karena dia terlibat dalam pembuatannya. Komnas HAM juga telah beberapa kali memberikan rekomendasi terhadap DPR terkait RKUHP ini.

Sementara, BNN sudah mengirimkan surat sebanyak tiga kali ke DPR untuk perbaikan RKUHP. "Kepala BNN sebelumnya sudah bertemu Panja RKUHP DPR untuk menyampaikan statement kalau menolak langkah tersebut," kata Heru.

Kuis Katadata

Uji Pengetahuan Anda Tentang Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Uji Pengetahuan Anda Tentang Pejuang Kemerdekaan Indonesia