Kementerian PUPR Akan Cek Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

6/6/2018, 20.12 WIB

"Sedang kami cek pembebasan lahannya, meski pembebasan lahan selalu begitu (bertahap)," kata Basuki

Kementerian PUPR AK
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera memeriksa proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru. Hal ini seiring adanya kabar pembangunan tol ini terhambat pembebasan lahan yang mendapat penolakan warga.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis Sumadilaga yang memberikan keterangan berdampingan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebenarnya proses pengadaan lahan sudah berjalan sesuai prosedurnya.

Dia mengatakan pekerjaan fisik proyek ini tetap berjalan seperti rencana. Namun saat ini pihaknya akan memeriksa lagi kemajuan pembebasan lahan. "Sedang kami cek pembebasan lahannya, meski pembebasan lahan selalu begitu (bertahap)," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).

(Baca: Ke Sumatera Barat, Jokowi Memulai Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru)

Basuki mengatakan permasalahan tol ini adalah garis rute yang ternyata belum ditetapkan. Kementerian PUPR telah memastikan rute tol bagian Trans Sumatra ini. Dia juga membantah adanya masalah yang mengakibatkan proyek tol harus mundur pelaksanaannya. "Kami sudah memindahkan ke lahan baru," kata dia.

Dia juga memastikan pemerintah akan terlibat penuh dalam pembangunan tol ini, lantaran rasio pengembalian modal yang relatif kecil. Apalagi pekerjaan fisiknya juga cukup menantang dengan menembus Bukit Barisan. Pemerintah telah menugaskan PT Hutama Karya untuk membangun jalan penghubungnya.

(Baca: Kementerian BUMN Ajukan Tambahan Modal untuk PLN dan Hutama Karya)

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan masih ada penolakan warga yang membuat trase tol Padang Pariaman-Pekanbaru tertunda. Ini lantaran warga masih menolak ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Masalah muncul karena masyarakat menganggap ganti rugi dipukul rata sebesar Rp 32 ribu per meter, padahal rentang penggantian berkisar antara Rp 32 ribu hingga Rp 286 ribu per meter.

"Ada salah paham dari yang menolak, perlu sosialisasi lebih baik lagi," kata Nasrul, seperti dikutip Antara.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha