Permintaan Tinggi, Penyaluran Kredit Rakyat Bisa Tembus Rp 123 Triliun

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpotensi mencapai Rp 123,53 triliun, atau melebihi target tahun ini yang sebesar Rp 120 triliun. Penyebabnya, perbankan meminta penambahan plafon yang cukup besar seiring tingginya permintaan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sebelumnya, plafon KUR yang sudah dialokasikan ke perbankan sebesar Rp 117,08 triliun dari target Rp 120 triliun. Artinya, masih tersisa Rp 2,92 triliun yang belum dialokasikan. Namun belakangan, perbankan mengajukan penambahan plafon melebihi angka tersebut dan disetujui pemerintah. 

“Bank mengajukan tambahan plafon Rp 6,46 triliun sehingga plafon KUR menjadi Rp 123,53 triliun,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di kantornya, Jakarta, Rabu (8/8). Dengan demikian, penyaluran KUR berpotensi melebihi target.

(Baca juga: Peraturan Soal KUR Pariwisata Berlaku Efektif Agustus)

Menurut dia, penambahan plafon tersebut disetujui pemerintah dengan memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, penambahan tersebut dapat membantu UMKM dalam mengakses kredit dengan suku bunga yang terjangkau.

Meski terdapat penambahan plafon KUR, subsidi bunga yang ditanggung pemerintah tidak berubah, yaitu untuk KUR mikro sebesar 10,5% dari suku bunga pasar yang sebesar 17,5% per tahun. Dengan begitu, suku bunga KUR mikro berada di level 7% per tahun. Sementara itu, subsidi bunga yang ditanggung pemerintah untuk KUR kecil sebesar 5,5% per tahun.

Berdasarkan data realisasi KUR sepanjang 2015 sampai pertengahan 2018, total penyaluran KUR telah mencapai Rp 277,4 Triliun. Dari jumlah tersebut baki debet (outstanding) tercatat sebesar Rp Rp 130,8 Triliun untuk 11,8 juta pelaku UMKM. Adapun tingkat kredit seret atau Non Performing Loan (NPL) KUR tercatat rendah yaitu sebesar 1,06%.

Secara khusus, sepanjang paruh pertama tahun ini, total penyaluran KUR telah mencapai Rp 64,6 triliun atau 55,2% dari plafon sebelumnya yang sebesar Rp 117,08 triliun. Adapun rasio NPL tercatat rendah yaitu sebesar 0,01%.

Sementara itu, porsi terbesar KUR masih untuk usaha mikro. Rinciannya, dari total RP 64,6 triliun, sebanyak Rp 41 triliun (63,5%) mengalir untuk usaha mikro, lalu sebesar Rp 23,3 triliun (36,1%) untuk usaha kecil, dan sebesar Rp 231 miliar (0,4%) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Jika dilihat menurut wilayah, penyaluran KUR terbanyak masih untuk UMKM di Pulau Jawa yaitu sebesar 54,9%, lalu diikuti Sumatera 19,4%, Sulawesi 10%, Bali dan Nusa Tenggara 7,1%, kemudian Kalimantan 6,4%, serta Maluku dan Papua 2,2%.

Tahun depan, pemerintah menargetkan penyaluran KUR naik menjadi Rp 140 triliun dengan bunga KUR mikro direncanakan tetap yaitu 7% per tahun. “Kalau kuotanya sudah habis, kami akan setop, tidak dikasih lagi,” ujarnya.