Rini Sebut Freeport Tak Minta Perjanjian yang Mengikat Hingga 2041

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Jum'at 31/8/2018, 22.05 WIB

"Tidak ada pengajuan syarat itu, semuanya prosesnya sudah seperti biasa," kata Rini

Freeport
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Area pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menepis isu Freeport McMoRan mengajukan syarat dalam proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dia memastikan tidak ada pengajuan dari Freeport McMoRan mengenai perjanjian bilateral yang mengikat selama periode 2021-2041. 

"Tidak ada pengajuan syarat itu, semuanya prosesnya sudah seperti biasa," kata Rini ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (31/8).

Rini menjelaskan Freeport memang melakukan komunikasi dengan tiga kementerian untuk penyesuaian aturan-aturan. Adapun, tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Penyesuaian aturan yang dimaksud Rini yaitu penyesuaian mengenai perpajakan untuk stabilitasi investasi. "Jadi, ada penyesuaian-penyesuaian. Seperti stabilisasi investasi mengenai perpajakan. Semua itu sudah hampir selesai," kata Rini.

(Baca: Poin Krusial Stabilitas Investasi Freeport Selesai Dibahas)

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno pun menampik adanya permintaan dari PTFI tersebut. "Tidak ada (soal perjanjian bilateral)," katanya pada kesempatan yang sama.

Kabar yang beredar, ada tiga keinginan Freeport dalam perjanjian bilateral itu. Pertama, Freeport bersedia menanggung pajak badan 25%, royalti pemerintah provinsi 4%, serta pemerintah kabupaten 6%, tapi harus mengikat sampai 2041.

Kedua, perpanjangan kontrak sampai 2041 tidak berupa izin yang sewaktu-waktu bisa berubah jika pemerintahan berganti. Ketiga, perjanjian bilateral itu harus ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Freeport McMoran. Jika ketiga permintaan itu tak dipenuhi, maka divestasi 51% saham PTFI bisa gagal.

(Baca: Pesan Divestasi Freeport di Perayaan HUT ke-73 RI di Tembagapura)

Penyelesaian proses divestasi 51% saham ini ditargetkan Rini rampung sebelum akhir September ini. Proses saat ini sedang mengurus beberapa dokumen termasuk penyelesaian untuk pengaturan mengenai perpajakan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Selain itu, mengenai lingkungan yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rink mengatakan minggu depan akan dibicarakan dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar.

"Kan tinggal finalisasi mengenai road map-nya. Jadi road map-nya masih terus berjalan. Itu yang kemudian kami bicarakan," kata Rini ketika ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha