Pertamina Belum Teken Kontrak dengan Produsen Minyak Sawit untuk B20

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Senin 3/9/2018, 21.08 WIB

Pertamina menargetkan paling lama dua pekan kontrak tersebut sudah diteken.

biodiesel
Katadata | Arief Kamaludin

PT Petamina (Persero) hingga kini belum meneken kontrak dengan produsen minyak nabati (Fatty Acid Methyl Ester).  Padahal kebijakan perluasan program pencampuran minyak kelapa sawit sebesar 20 % (B20) pada Solar subsidi dan nonsubsidi berlaku sejak 1 September 2018 lalu.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan memang sempat ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Namun, itu sudah tidak menjadi kendala lagi.

Jadi, saat ini, Pertamina masih mencari hari yang tepat untuk menandatangani kontrak tersebut. “Saya tanya ke bagia kontrak sudah tidak ada masalah. Paling lama dua pekan,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Senin (3/9).

Mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018, Pertamina harus menyerap 595.168 kiloliter (KL) minyak nabati dari 18 perusahaan. Ke-18 perusahaan itu yakni PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, PT Bayas Biofuels, dan PT LDC Indonesia. Lalu ada PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara, dan PT Sukajadi Sawit Mekar.

Sebelumnya, Pertamina mengalami kendala pasokan FAME. Dari 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) ada 52 yang belum mendapatkan pasokan karena lokasinya jauh dan terpencil.

Namun, menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, masalah itu sudah selesai. “Kami sudah sepakati dengan pemasok FAME akan di-suply ke enam TBBM utama," ujar dia.

Dengan kebijakan baru ini, Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU Jakarta. Penjualan B20 di Jakarta akan dipasok dari Terminal BBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (KL).

Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018, badan usaha yang tidak menjalankan kebijakan B20 ini tidak dijalankan maka terdapat denda. Denda itu berupa sanksi administratif Rp 6 ribu per liter dan pencabutan izin usaha.  

Akan tetapi, Badan Usaha BBM tidak akan dikenakan sanksi jika ada keterlambatan, keterbatasan, dan/atau ketidakadaan pasokan minyak dari produsen. Kemudian bebas sanksi juga kalau ada ketidaksesuaian pasokan minyak nabati dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak.

(Baca: ESDM Ancam Cabut Izin Impor Badan Usaha yang Tak Jalankan B20)

Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, sanksi tersebut sudah berlaku 1 September 2018. “Sudah,” kata dia di Jakarta, Senin (3/9).

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha