INSA Berkukuh Kendala Penggunaan B20 pada Angkutan Kapal Sesuai Fakta

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Selasa 13/11/2018, 18.13 WIB

Kajian teknis penggunaan B20 dinilai penting sebagai pertimbangan pelaku usaha sebelum mengganti bahan bakar.

biodiesel
Arief Kamaludin | Katadata

Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) menegaskan permohonan pelonggaran penggunaan B20 seagaimana isi surat yang dikirimkan ke pemerintah sesuai dengan fakta dan kendala yang ada. Pemilik kapal meminta B20 dikaji  secara teknis sebelum diimplementasikan ke sektor angkutan laut.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan surat permintaan relaksasi telah disampaikan kepada pemerintah. "Surat yang kami sampaikan telah sesuai dengan fakta dan kendala yang ada," kata Carmelita kepada Katadata.co.id, Selasa (13/11).

INSA ingin menghindari potensi gangguan mesin yang bisa menyebabkan kecelakaan laut akibat penggunaan B20. Kajian teknis penggunaan B20 dinilai penting sebagai pertimbangan  pelaku usaha sebelum mengganti bahan bakar yang  tentunya harus sesuai dengan performa mesin kapal,  memenuhi faktor keselamatan serta mampu menghemat biaya perawatan. (Baca: Darmin Tantang Asosiasi Pemilik Kapal yang Menolak Menggunakan B20)

 B20  diharapkan bisa memenuhi standar angkutan laut American Society for Testing and Materials (ASTM), Japanese Industrial Standard (JIS), International Organization for Standardization (ISO), dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia juga memiliki kekhawatiran akan menemui kesulitan pada saat klaim asuransi jika nanti terjadi kerusakan kapal akibat penggunaan B20 pada angkutan laut. "Kami berharap permintaan INSA dapat dilihat secara positif," ujarnya.

Meski pun diakuinya,  ada perbedaan pendapat terkait penggunaan B20 antara pelaku usaha  berskala besar yang tak terlalu mempersoalkan kebijakan tersebut dengan pemilik kapal dengan skala usaha menengah ke bawah yang mengkhawatirkan ada kenaikan biaya operasional dari penggantian filter.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution secara tegas menolak permohonan pelonggaran penggunaan B20 untuk industri perkapalan.  Karenanya, Darmin meminta INSA untuk menyampaikan laporan penolakan penggunaan B20.

Permintaan pengecualian pada sektor pelayaran pun dianggap kurang tepat jika dibandingkan dengan kapal milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti mampu menggunakan B20. (Baca: Asosiasi Pemilik Kapal Minta Penundaan Kewajiban B20)

Darmin menegaskan pemerintah tidak akan membedakan sektor pengguna B20. Kapal laut milik TNI dan truk besar pengangkut barang bahkan telah menggunakan B20 sebagai bahan bakar. "Bilang saja kalau tidak mau menggunakan, supaya kita uji," katanya, akhir pekan lalu.

Penggunaan B20 sebagai bahan bakar kapal laut dan truk TNI sudah digunakan sebelum perluasan B20 mulai diwajibkan pada 1 September 2018. Padahal, sensitivitas alat angkutan seperti kapal dan truk juga tak jauh berbeda. Adapun beberapa sektor yang diberikan pengecualian sementara hanya pembangkit listrik PLN, sektor persenjataan TNI, dan peralatan tambang PT Freeport.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha