Elektabilitas PSI Terdongkrak Narasi Menolak Perda Agama
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mendapat efek elektoral dari narasi menolak Perda berbasis agama. Pasalnya, elektabilitas PSI pada Desember 2018 tercatat menguat 1% dibandingkan dua bulan sebelumnya.
Berdasarkan survei Y-Publica yang dirilis pada Jumat (14/12), suara yang diperoleh PSI sebesar 2,6%. Pada Oktober 2018, elektabilitas PSI hanya sebesar 1,6%.
Jumlah peningkatan elektabilitas PSI tersebut berkisar 1-2 juta tambahan pemilih. "PSI naik signifikan. PSI naik ke papan tengah," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono di Jakarta.
Rudi mengatakan, pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menolak Perda agama dapat menaikkan elektoral karena memiliki efek viral akibat diperbincangkan publik. Narasi tersebut menjadi kampanye gratis bagi PSI untuk menggaet simpati dari masyarakat yang memiliki pandangan serupa soal Perda agama.
Berdasarkan survei Y-Publica, terdapat 51,7% masyarakat yang tidak menyetujui Perda agama. Sebanyak 47,2% masyarakat pun menilai penerapan Perda agama belum berdampak positif pada perbaikan tata nilai dan perilaku mereka.
Sebanyak 10,5% responden bahkan menilai Perda agama sama sekali tidak berdampak positif. "Ini nilai ideologis dari PSI yang tidak bisa dikompromi, lalu ditangkap oleh masyarakat yang punya pandangan yang sama," kata Rudi.
Selain PSI, Partai Berkarya juga mendapat peningkatan elektabilitas. Survei Y-Publica mencatatkan elektabilitas Partai Berkarya pada Desember 2018 sebesar 0,8%.
Elektabilitas Partai Berkarya naik 0,2% dibandingkan Oktober 2018 yang hanya sebesar 0,6%. Rudi mengatakan, peningkatan elektabilitas Partai Berkarya dipengaruhi oleh gagasan 'Rindu Orde Baru' yang kerap digaungkan mereka.
Menurut Rudi, gagasan tersebut selama ini diperbincangkan oleh publik. Hal ini juga menjadi kampanye gratis bagi partai yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra ini. "Itu membuat orang-orang yang punya visi sama kembali ke Orde Baru bersimpati ke Berkarya," kata Rudi.
(Baca: Survei Y-Publica: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perda Agama)
