Tingginya Inflasi di Perdesaan Berpotensi Hambat Penurunan Kemiskinan
Pemerintah dinilai harus lebih waspada dalam mengejar target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2019. Penyebabnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi perdesaan pada 2018 mencapai 3,31, jauh lebih tinggi daripada inflasi nasional yang hanya 3,13.
Berdasarkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), angka tingkat kemiskinan pada 2019 ditargetkan sebesar 8,5% hingga 9,5%. Adapun anggaran perlindungan bantuan sosial tahu ini dinaikan menjadi Rp 381 triliun.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengungkapkan inflasi perdesaan yang tinggi menyebabkan penurunan angka kemiskinan lebih lambat dibanding perkotaan. "Bahkan, bisa jadi ada peningkatan angka kemiskinan di perdesaan," kata Bustanul kepada Katadata.co.id, Kamis (3/1).
(Baca: Tahun Politik, Pemerintah Percepat Pencairan Bantuan Sosial)
Terlebih inflasi di perdesaan pada 2018 berada dalam posisi lebih tinggi dibandingkan 2017 dengan tingkat inflasi 2,79. Rendahnya realisasi inflasi di 2017, salah satunya dikarenakan pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,64% pada Maret 2017 menjadi 9,82% pada Maret 2018.
Sementara itu, perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) dari Perum Bulog menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga berpotensi menyebabkan angka inflasi di desa meningkat. Sebab, jika permintaan beras naik, bisa menyebabkan harga beras ikut meningkat.
