Kurangi Impor, Pemerintah Diminta Genjot Produktivitas Petani Kedelai

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitas petani kedelai ketimbang mewacanakan program wajib tanam untuk para importir. Alasannya, Indonesia memiliki keterbatasan lahan, tenaga kerja minim serta ketidaksesuaian iklim untuk menambah lahan kedelai.

Peneliti CIPS Arief Nugraha menyatakan pemerintah seharusnya melakukan pendampingan kepada petani kedelai untuk memaksimalkan produktivitas. "Kemampuan produksi kacang kedelai per hektare juga perlu ada peningkatan," kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (15/1).

(Baca: Kementan Usulkan Aturan Wajib Tanam untuk Importir Kedelai)

Dia menjelaskan, usulan wajib tanam importir kacang kedelai memang dimaksudkan untuk meningkatkan luas panen sehingga produksi akan meningkat. Namun, produktivitas kacang kedelai juga harus ada peningkatan agar bisa lebih maju ke tahapan yang lebih besar.

Mengutip data Kementerian Pertanian, luas panen tanaman kacang kedelai pada 2018 tercatat sebesar 680.373 hektare dengan tingkat produktivitas 1,44 ton per hektare. Sementara untuk total produksi kedelai nasional  pada tahun lalu sebesar 982.598 ton.

Arief mencontohkan, upaya pemerintah meningkatkan produktivitas kedelai sebesar 50% bisa berdampak pada meningkatnya panen sebesar 2,17 ton per hektare. Alhasil, jumlah produksi dalam satu tahun diperkirakan mampu mencapai 1,47 juta ton.