Kepolisian dan OJK Dinilai Setengah Hati Atasi Fintech Ilegal

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Pingit Aria

5/2/2019, 06.00 WIB

OJK seharusnya mendirikan lembaga penyelesaian sengketa khusus terkait fintech lending.

Telaah - Bisnis Fintech
Jakub Jirsak/123rf

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut Kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setengah hati mengatasi financial technology (fintech) lending ilegal.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam menilai, OJK menyerahkan tanggung jawan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menangani fintech lending ilegal. "Seharusnya OJK ambil alih," ujarnya di Kantor LBH Jakarta, Senin (4/2).

Ia menyadari bahwa model bisnis fintech lending di bawah hukum perdata. Sebab, ada perjanjian antara pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam. Ia juga menyadari, bahwa bila ada pelanggaran dari perjanjian itu maka masuk ranah pidana atau di bawah wewenang Kepolisian.

Meski begitu, menurut dia OJK tetap harus terlibat dalam meminimalkan peredaran fintech lending ilegal. "Fungsi OJK adalah pengawasan transaksi keuangan yang basisnya, pinjam meminjam," kata dia.

Apalagi, OJK berwenang menetapkan fintech lending disebut legal atau. "Konsekuensi lembaga menyatakan bahwa badan itu ilegal, adalah hukumnya juga harus dijalankan. Jangan hanya yang legal saja. Kalau tidak, kenapa buka pendaftaran," ujarnya.

(Baca: OJK Siapkan Fitur Serupa BI Checking untuk Fintech Tahun Ini)

Pada kesempatan itu, Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, bahwa beberapa korban fintech lending ilegal sudah melapor ke Kepolisian. Sebab, banyak dari para korban mengalami kekerasan seksual hingga tertekan secara mental. Bahkan, beberapa di antaranya dipecat dari pekerjaan, karena fintech lending ilegal menagih ke atasan mereka.

Berdasarkan informasi yang ia terima, beberapa korban sudah melapor sejak Mei 2018. "Para korban ini sudah ke polisi, sudah melapor, tapi tidak ada perkembangan. Bukti laporan ada, tapi tindak lanjut tidak ada," kata Nelson.

Grafik:

Salah seorang korban fintech lending ilegal, Dona mengaku sudah menghubungi OJK. Dari sekian kali menghubungi, hanya sekali dia ditanggapi. "Itu pun basa basi," kata dia. Padahal, dia sudah dipecat dua kali karena fintech lending ilegal menghubungi atasan dan temannya.

Dona mengaku sudah meminjam dari Rupiah Plus yang kini berganti nama menjadi Perdana dan Dana Rupiah. Kedua fintech lending ini tercatat di OJK.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Harian AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan bahwa instansinya belum menerima laporan apapun dari LBH Jakarta maupun korban. Alhasil, dirinya belum bisa menindaklanjuti ataupun melakukan verifikasi atas laporan.

(Baca: Asosiasi Pendanaan Online Buka Posko Pengaduan Fintech)

Sementara itu, setengah hatinya kehadiran negara untum mengatasi fintech lending ilegal disampaikan juga oleh Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing. Menurut dia, supaya kasus seperti ini tidak berlarut-larut, semestinya OJK segera mendirikan lembaga penyelesaian sengketa khusus terkait fintech lending.

Sebelumnya, Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, instansinya tidak bisa mengawasi fintech ilegal atau tidak terdaftar. Alasannya, berdasarkan POJK 77 Tahun 2016, fintech lending wajib terdaftar di OJK.

Sementara skema bisnis fintech lending bersifat perjanjian antara pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam. Artinya, skema bisnis mereka di bawah hukum perdata.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Konsumen OJK Agus Fajri Zam menyampaikan, butuh tiga dokumen untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat seputar fintech lending. Di antaranya kronologis cerita; bukti untuk memperkuat pengaduan; dan, kelengkapan data. "Tanpa itu kami tidak bisa klarifikasi," kata dia.

Reporter: Desy Setyowati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha