Sri Mulyani Optimistis Regulasi Insentif Pajak Jumbo Segera Dirilis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, draf kebijakan terkait insentif pajak jumbo atau super deduction tax sudah ditandatangani oleh menteri terkait. Karena itu, ia optimistis regulasi perihal insentif pajak ini bakal segera dirilis.
Sepengetahuannya, draf kebijakan tersebut sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. "Seharusnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution) sudah dikirim ke Presiden, sehingga bisa diselesaikan segera," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/6).
Ia menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi industri dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. “Salah satunya dengan super deduction tax ini. Penciptaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan adalah dengan bekerja langsung di industri," katanya.
(Baca: Menteri Airlangga Sebut Insentif Pajak Jumbo Dirilis Semester Ini)
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa regulasi terkait insentif pajak jumbo tersebut akan dirilis pada semester pertama 2019. Rencana penerbitan beleid tersebut pun sempat diundur dari rencana semula pada Maret lalu. Namun hingga kini aturan tersebut belum juga dirilis.
Regulasi insentif pajak jumbo tersebut nantinya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Beleid ini akan terbit bersamaan dengan penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil kelas low cost green car (LCGC).
Insentif pajak jumbo yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% bagi industri yang menyediakan pendidikan vokasi. Sedangkan industri yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk inovasi akan diberikan pengurangan penghasilan bruto maksimal 300%.
(Baca: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Insentif Pajak Jumbo Segera Diluncurkan)
