Tak Berubah Sejak 1985, Kenaikan Tarif Bea Materai Dinilai Wajar

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Sorta Tobing

4/7/2019, 19.31 WIB

Kenaikan tarif bea materai, menurut Direktur Core Pieter Abdullah Redjalam, tak akan membebani perekonomian.

tarif bea materi
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Karyawan menunjukan meterai di Kantor Pos Besar, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penyederhanaan tarif bea meterai menjadi satu tarif dari Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu menjadi Rp 10 ribu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan menaikkan tarif bea materai. Perubahan ini akan membuat tarifnya tak lagi terbagi menjadi dua, tapi hanya satu, yaitu Rp 10 ribu.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics (Core) Pieter Abdullah Redjalam menuturkan hal ini sudah sewajarnya dilakukan pemerintah. "Sudah sangat lama tidak ada penyesuaian biaya materai," ujarnya saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (4/7).

Sejak 1985, pengaturan tentang bea materai belum pernah mengalami perubahan. Padahal, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi dalam tiga dekade terakhir berubah secara signifikan.

Walaupun tarif bea materai meningkat hampir 50%, Pieter menilai penyesuaian tarif ini tidak akan membebani dunia usaha. "Ini hanya penyesuaian biaya materai yang sudah cukup lama tidak disesuaikan. Penyesuaian ini tentunya tidak akan membebani perekonomian," ucap dia.

Di tahun 2017, pendapatan perkapita masyarakat sudah meningkat 8x lipat dibandingkan dengan pada 2000. Hal ini yang menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyesuaikan tarif bea materai menjadi Rp 10 ribu

Selain melakukan penyesuaian tarif, pemerintah juga mengubah batasan nominal dokumen yang menyatakan penerimaan uang menjadi di atas Rp 5 juta. Tujaunnya, agar tidak membebani kegiatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat berpenghasilan rendah.

(Baca: Kemenkeu Kaji Pembebasan Cukai Plastik Ramah Lingkungan)

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, kenaikan tarif bea materai berpotensi menambah penerimaan negara mencapai 75%. "Penerimaan bisa naik Rp 3,8 triliun menjadi Rp 8,83 triliun," ucap Sri Mulyani kemarin.

Ia mengaku belum menghitung penerimaan dari materai digital yang rencananya akan berlaku jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai disetujui.

Dalam RUU itu, pemerintah berencana memberlakukan perluasan definisi dokumen menjadi kertas dan selain kertas. Hal ini mengingat dokumen digital sudah awam dipakai oleh masyarakat sekarang.

Selain itu, batas nominal dokumen yang dikenakan bea materai akan turut diubah. Batas awal yang semula dua lapisan dengan nilai di atas Rp 250 ribu dan di atas Rp 1 juta akan disederhanakan menjadi di atas Rp 5 juta.

Tak hanya itu, RUU Bea Materai juga mempertegas pihak yang terutang bea materai yang dirinci berdasarkan jenis dokumen. Akan ditetapkan pula pemungut bea materai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelunasan bea materai.

Saat ini besaran tarif materai yang berlaku yaitu Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu. Nilainya diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang objek dan tarif bea meterai.

(Baca: Selama 6 Bulan 2019, Realisasi Penerimaan Bea Cukai 41,9% dari Target)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN