Kerusuhan Sebabkan Kantor BPS Papua Tak Ikut Rilis Data Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini merilis data inflasi bulan Agustus 2019. Adapun rilis bulanan ini selalu diikuti oleh perwakilan dari kantor BPS di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, untuk kali ini kantor perwakilan BPS di Papua tak bisa mengikuti rilis data inflasi.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa ketidaksertaan kantor perwakilan Papua kali ini ini karena di Papua masih terkena dampak aksi yang berujung rusuh.

"Papua tidak bisa gabung karena kerusuhan yang ada, tetapi Papua Barat bisa bergabung. Kantor BPS di Papua masih oke, kantor KPU yang sejajar dengan BPS yang rusak," ucap dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/9).

Namun, ia menjelaskan bahwa data inflasi Papua masih tetap disampaikan melalui berita resmi statistik di laman resmi BPS. Suhariyanto pun mengungkapkan bahwa pada Agustus 2019 di Papua terjadi deflasi yang diukur dari dua kota yakni Jayapura dan Merauke.

(Baca: BPS Catat Inflasi Agustus 0,12%, Didorong Naiknya Biaya Pendidikan)

Deflasi di Jayapura tercatat sebesar 0,14%. Deflasi terjadi karena ada penurunan harga bahan makanan dan tarif angkutan udara. Kemudian, di Merauke terjadi deflasi sebesar 0,18%, yang disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan dan makanan jadi.

Sedangkan, untuk dampak kerusuhan di Papua terhadap perekonomian menurut Suhariyanto belum bisa terlihat. "Dampak kerusuhannya kita belum tau tapi kita harapkan tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Sebagai informasi, pada triwulan II-2019 perekonomian Papua mengalami kontraksi 23%. Kontraksi utamanya disebabkan penurunan dari sektor pertambangan.

Maka dari itu, Suhariyanto menyarankan masyarakat di Papua agar terus berhati-hati dan tidak terpancing oleh berita hoax atau yang tidak bertanggung-jawab. "Selalu tingkatkan toleransi dan perbedaan sesuai semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika," tutup dia.

(Baca: Inflasi Agustus Dorong Berlanjutnya Penguatan Rupiah)