Bank Dunia Proyeksikan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Makin Melambat

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Happy Fajrian

10/10/2019, 13.30 WIB

Pertumbuhan ekonomi melambat karena tekanan perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.

pertumbuhan ekonomi, bank dunia, asia timur, pasifik, asia pasifik
ANTARA FOTO/Ng Han Guan/Pool via REUTERS
Ilustrasi, delegasi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu untuk melanjutkan negosiasi dagang demi mengakhiri perang dagang. Perang dagang AS-Tiongkok menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksi akan melambat dalam beberapa tahun ke depan. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan ini pada 2021 hanya 5,6% melambat dari 6,3% pada 2018.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik melambat dalam beberapa tahun kedepan. Pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut pada 2018 masih mencapai 6,3%, kemudian melambat ke 5,8% tahun ini, menjadi 5,7% pada 2020, dan pada 2021 melambat ke 5,6%.

Menurut Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Andrew Mason, perlambatan ekonomi di kawasan ini seiring dengan meningkatnya perang dagang dan ketidakpastian global. "Melemahnya permintaan global, termasuk dari Tiongkok yang sedang dirundung perang dagang dengan AS," kata Andrew dalam Video Conference, Bangkok, (10/10).

Menurut laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2019, Weathering Growing Risk, ketidakpastian ketegangan perdagangan AS dan Tiongkok yang sedang berlangsung telah menyebabkan penurunan ekspor dan pertumbuhan investasi. Keadaan ini pun dinilai menguji ketahanan kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Di kawasan ini, selain Tiongkok, pertumbuhan konsumsi tetap stabil, meskipun sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Stabilnya keadaan didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal.

(Baca: IMF Hitung Kerugian akibat Perang Dagang Setara Ekonomi Swiss)

Namun, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang lebih kecil di kawasan ini tetap kuat. Ini mencerminkan keadaan spesifik di negara-negara tersebut, termasuk pertumbuhan yang stabil di sektor pariwisata, real estat, dan ekstraktif.

Bank Dunia memperkirakan bahwa hampir seperempat penduduk di negara-negara berkembang Asia Timur dan Pasifik kini hidup di bawah garis kemiskinan kelas menengah-atas sebesar US$ 5,50 per hari. Ini mencakup hampir 7 juta orang, lebih banyak dari proyeksi sebelumnya.

Andrew menjelaskan, negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik akan sulit menggantikan peran Tiongkok dalam rantai produksi global. "Ini karena infrastruktur yang tidak memadai dan skala produksi yang kecil,” ujarnya.

Selain itu, ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara Tiongkok dan AS akan terus menekan pertumbuhan investasi. Perlambatan ekonomi di Tiongkok yang terjadi lebih cepat dari perkiraan, perkembangan di kawasan Euro dan AS serta Brexit yang kacau dapat melemahkan permintaan eksternal untuk ekspor kawasan.

(Baca: Global Lesu, Darmin Sebut Ekonomi RI Lebih Aman Dibanding Singapura)

Tingkat utang yang tinggi dan meningkat di beberapa negara juga membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan kebijakan fiskal dan moneter dalam mengurangi dampak perlambatan. Selain itu, setiap perubahan mendadak dalam kondisi keuangan global dapat berdampak pada biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk kawasan tersebut, mengurangi pertumbuhan kredit, semakin membebani investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghadapi risiko yang terus meningkat, Bank Dunia merekomendasikan negara-negara Asia dan Pasifik bisa menggunakan langkah-langkah fiskal serta moneter untuk membantu merangsang ekonomi mereka. Namun dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan utang. 

Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik juga bisa mendapatkan manfaat dengan terus mempertahankan keterbukaan perdagangan serta memperdalam integrasi perdagangan regional. Tak hanya itu, Bank Dunia juga menyarankan kawasan ini dapat melakukan reformasi agar produktivitas mereka meningkat dan mendorong pertumbuhan. 

"Ini termasuk reformasi peraturan yang meningkatkan iklim perdagangan dan investasi untuk menarik investasi dan memfasilitasi pergerakan barang, teknologi, dan keterampilan," tutup Andrew.

(Baca: Negosiasi Dagang Buntu Karena Tiongkok Enggan Bahas Transfer Teknologi)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan