Negosiasi Dagang Buntu Karena Tiongkok Enggan Bahas Transfer Teknologi

Penulis: Happy Fajrian

10/10/2019, 11.15 WIB

Tiongkok mengklaim perusahaan AS melakukan hal tersebut secara sukarela dan meraih keuntungan besar dari bisnisnya di Tiongkok.

perang dagang, transfer teknologi, tiongkok, amerika serikat
Dilok Klaisataporn/123RF.com
Negosiasi dagang selama dua hari di Washington DC, Amerika Serikat (AS), 10-11 Oktober 2019, berpotensi menemukan jalan buntu lantaran Tiongkok menolak membahas isu transfer teknologi.

Terkejut dan kecewa dengan dimasukkannya 28 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar hitam oleh Amerika Serikat (AS), Pemerintah Tiongkok pesimistis kesepakatan dagang dengan AS dapat dicapai dalam dua hari perundingan, Kamis hingga Jumat, 10-11 Oktober 2019, di Washington DC, AS.

Pada awal pekan ini pemerintah AS menambah panjang daftar hitam perusahaan asal Tiongkok yang dilarang melakukan bisnis dengan perusahaan AS. Sebanyak 28 perusahaan Tiongkok ditambahkan ke daftar hitam tersebut atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa meski mereka ingin membuat kesepakatan dengan AS dan menghentikan perang dagang, namun mereka pesimistis kesepakatan dapat dicapai dengan AS dalam dua hari perundingan di Washington.

Pasalnya, seperti diberitakan media Tiongkok, pemerintah Negeri Panda tersebut menolak untuk membahas soal kewajiban transfer teknologi perusahaan AS yang berbisnis di Tiongkok. Sedangkan isu tersebut merupakan salah satu isu yang paling krusial yang selama ini menjadi inti dari tuntutan pemerintah AS kepada Tiongkok.

(Baca: AS Tambahkan 28 Entitas Tiongkok dalam Daftar Hitam Karena Langgar HAM)

Dalam negosiasi selama dua hari kedepan ini, AS akan kembali berupaya untuk "memaksa" Tiongkok menghapus kebijakan tersebut untuk menghentikan perang dagang yang telah berlangsung selama 15 bulan dan menciptakan gejolak di perekonomian dunia.

Seorang pejabat pemerintah Tiongkok yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa selama ini tidak ada paksaan bagi perusahaan AS untuk melakukan transfer teknologi. "Mereka melakukannya secara sukarela dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnisnya di Tiongkok," ujarnya, Kamis (10/10).

Dia mencontohkan, dari setiap penjualan produk iPhone seharga US$ 1.000 yang diproduksi di Tiongkok, Tiongkok hanya mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar US$ 70 per produk, sedangkan sisanya masuk ke perusahaan teknologi kebanggaan AS tersebut, Apple Inc.

Dengan perkembangan tersebut, diperkirakan akan sulit bagi kedua pihak untuk merumuskan suatu kesepakatan untuk menurunkan tensi perang dagang pada perundingan selama dua hari kedepan.

(Baca: Tiongkok Enggan Sepakati Penyelesaian Perang Dagang, Rupiah Kian Lemah)

Tanpa adanya perkembangan yang berarti dari perundingan tersebut, AS telah berencana untuk menaikkan tarif terhadap impor asal Tiongkok senilai US$ 250 miliar dari 25% menjadi 30% pada Selasa pekan depan.

Sebaliknya, Trump malah menyatakan optimismenya kalau perundingan tersebut AS akan bisa merumuskan kesepakatan dengang Tiongkok. "Peluangnya cukup bagus. Menurut saya Tiongkok lebih ingin membuat kesepakatan lebih dari yang saya inginkan," ujar Trump, Rabu (9/10).

Perang Dagang Meluas ke Perang Diplomatik, Keuangan, Nilai Tukar, dan Teknologi

Seorang pejabat pemerintah Tiongkok yang tidak mau disebut namanya mengatakan langkah pemerintah AS memasukkan 28 perusahaan TIongkok ke dalam daftar hitam atas dugaan pelanggaran HAM telah mengusik kedaulatan negara Tiongkok. "Kedua belah pihak seharusnya tidak meningkatkan perselisihan," ujarnya.

Apalagi perang dagang juga telah merembet ke urusan diplomatik setelah keduanya saling cekal terhadap visa pejabat pemerintah dari masing-masing negara, serta pernyataan kontroversial direktur klub bola basket NBA, Houston Rockets yang mendukung aksi protes di Hong Kong.

(Baca: IMF Hitung Kerugian akibat Perang Dagang Setara Ekonomi Swiss)

Sebelumnya perang dagang telah melebar ke perang nilai tukar ketika Tiongkok mendepresiasi yuan menjadi lebih murah terhadap dolar AS. Di bidang teknologi, AS mem-blacklist Huawei sehingga tidak dapat membeli perangkat teknologi milik AS seperti mikroprosesor dan sebagainya, serta android Google dalam mengembangkan produknya.

Namun pemerintah Tiongkok menilai semua itu dilakukan AS agar Tiongkok mau mengubah kebijakan ekonominya untuk lebih menyerupai model pasar bebas yang dianut oleh AS. "Apa yang kami raih beberapa dekade terakhir menunjukkan sistem ekonomi kami baik bagi pembangunan ekonomi Tiongkok," ujarnya.

Menurut dia, Tiongkok tidak pernah meminta AS untuk mengubah sistem ekonominya untuk lebih mengandalkan state owned enterprise (SOE) atau menyediakan anggaran yang besar untuk pendidikan seperti yang terjadi di Tiongkok. "Jadi kenapa AS malah mengharapkan Tiongkok harus berubah," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa seharusnya kesepakatan dagang harus dibuat dengan lebih dulu menghormati seluruh perbedaan yang ada antara AS dan Tiongkok.

(Baca: Global Lesu, Darmin Sebut Ekonomi RI Lebih Aman Dibanding Singapura)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan