Twitter Tolak Iklan Politik, Bagaimana dengan Facebook?

Penulis: Desy Setyowati

31/10/2019, 15.13 WIB

Kedua perusahaan media sosial ini menilai kontribusi dari iklan politik kecil.

Twitter tolak iklan politik. Bagaimana dengan Facebook?
Katadata
Twitter tolak iklan politik. Facebook memilih perketat kebijakan.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Twitter menyatakan akan berhenti menerima iklan politik di platform-nya secara global. Lalu, bagaimana dengan kebijakan Facebook?

CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan, perusahaannya memilih untuk meningkatkan keamanan platform, khususnya terkait konten politik dan pemilihan umum (pemilu). Selain itu, ia berfokus pada transparansi.

“Saya percaya bahwa pendekatan yang lebih baik adalah bekerja untuk meningkatkan transparansi. Iklan di Facebook sudah lebih transparan daripada di tempat (platform)  lain,” kata dia dikutip dari TechCrunch, Kamis (31/10).

Mark memang tidak secara spesifik menyebutkan bahwa kebijakan ini bukan karena persoalan uang. “Kontribusi iklan politik kurang dari 0,5% terhadap pendapatan kami tahun depan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, penduduk AS akan menggelar pesta demokrasi tahun depan. Facebook pun telah menyiapkan program keamanan untuk menyambut pemilu AS pada 2020.

(Baca: Sambut Pemilu AS 2020, Facebook Siapkan Fitur Keamanan Khusus)

Mark mengaku sudah bertemu dengan Senator Elizabeth Warren, yang menjadi penantang Donald Trump dalam pesta demokrasi tahun depan. Mark dan pimpinan Facebook lainnya menyatakan, perusahaan bakal memperbarui kebijakan terkait pengawasan terhadap pola perilaku pengguna tidak otentik (inauthentic behavior).

Selain itu, mereka akan memperkuat perlindungan akun milik pejabat terpilih, kandidat dan anggota stafnya. Perusahaan teknologi asal AS itu juga akan memberi label pada halaman akun media yang dikelola pemerintah dan meluncurkan pelacak pengeluaran baru para kandidat presiden.

Berbeda dengan Facebook, Twitter memilih setop iklan politik di platform mereka. Kepala eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan rincian terkait hal itu akan diumumkan bulan depan dan diberlakukan mulai 22 November.

Dengan kebijakan itu, perusahaanya bakal melarang iklan terkait politik ataupun kandidat pemilu. “Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," kata Dorsey melalui akun resmi Twitter-nya @jack, Kamis (31/10).

(Baca: Hadapi Problem Data hingga Libra, Facebook Tetap Untung Rp 84 Triliun)

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan itu berdasarkan prinsip perusahaan. Sebab, menurutnya kekuatan internet dan media sosial bisa memengaruhi suara dalam pemilu dan kehidupan jutaan orang.

Mengutip dari CNN Internasional, Kepala keuangan Twitter Ned Segal menyebutkan bahwa penghasilan dari iklan politik kurang dari US$ 3 juta pada 2018.

Adapun pengguna bulanan Facebook naik 1,65% dibanding kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtoq) menjadi 2,45 miliar pada Kuartal III 2019. Sedangkan pengguna aktif harian tumbuh 2% menjadi 1,62 miliar. Jika digabung dengan pengguna WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Facebook Messenger jumlahnya mencapai 2,8 miliar.

Sedangkan pengguna aktif harian Twitter mencapai 145 juta. Jumlah tersebut meningkat 4% dibanding Kuartal II yang sebanyak 139 juta, dan 17% secara tahunan (year on year/yoy).

(Baca: Facebook Gaet Media-media Kredibel untuk Rilis Fitur Berita Berbayar)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan