Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 376,5 Triliun per Akhir April
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerbitan surat utang, berupa Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp 376,5 triliun per akhir April 2020. Nilainya meningkat dibanding Maret, sebesar Rp 243,8 triliun.
"Sampai akhir April, kami sudah menerbitkan SBN Rp 376,5 triliun," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kemenkeu Riko Amir saat konferensi video di Jakarta, Jumat (8/5).
Riko menjelaskan, ada tambahan penerbitan SBN Rp 150 triliun hingga akhir April. Ini termasuk penjualan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) yang sebesar US$ 4,3 miliar atau Rp 69 triliun.
"Sampai akhir kuartal pertama, pinjaman program berhasil dicairkan US$ 300 juta dan 600 juta Euro," kata Riko. (Baca: Pemerintah Rilis Utang Rp 69 T, Cadangan Devisa Naik Jadi US$ 127,9 M)
Dengan demikian, realisasi penerbitan SBN neto tersebut sudah mencapai 68,5% dari target. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto Rp 549,5 triliun.
Hal itu juga masih sejalan dengan Perpres 54 tahun 2020, yang menyebutkan bahwa pembiayaan utang naik hampir tiga kali lipat dari Rp 351,85 triliun menjadi Rp 1.006,4 triliun pada tahun ini. Rinciannya, SBN Neto Rp 549,55 triliun, pinjaman neto Rp 6,95 triliun, dan pandemic bond yang ditarget Rp 449,8 triliun.
(Baca: Sri Mulyani Batal Terbitkan Surat Utang Khusus Pandemic Bond)
Pada awalnya, pembiayaan dari penerbitan SBN ditarget hanya Rp 389,32 triliun. Karena pandemi corona, targetnya naik menjadi Rp 549,55 triliun.
Begitu juga dengan pinjaman neto, yang awalnya ditetapkan minus Rp 37,46 triliun, kini justru ditarget Rp 6,95 triliun. Terdiri dari dalam negeri Rp 1,29 triliun dan luar negeri Rp 5,66 triliun.
Perubahan tersebut terjadi dalam rangka menangani dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian. (Baca: Surat Utang Global Bank Mandiri Rp 7,6 Triliun Kebanjiran Peminat)
Lebih rinci lagi, pinjaman dalam negeri neto terdiri dari penarikan pinjaman bruto Rp 2,97 triliun. Namun, pemerintah berencana membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri Rp 1,67 triliun tahun ini.
Lalu, pinjaman luar negeri neto terdiri dari penarikan pinjaman bruto Rp 111,52 triliun. Bentuknya berupa pinjaman tunai Rp 81,98 triliun dan kegiatan Rp 29,54 triliun.
Pinjaman kegiatan terdiri dari pinjaman kegiatan pemerintah pusat Rp 24,84 triliun, kementerian negara atau lembaga Rp 22,18 triliun, diterushibahkan Rp 2,66 triliun, serta kepada Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau Pemerintah Daerah (Pemda) Rp 4,69 triliun.
(Baca: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 11,4 Triliun dari Lelang SUN Tambahan)
Total utang pemerintah per Maret mencapai Rp 5.192,56 triliun, atau naik Rp 400 triliun lebih dari posisi akhir tahun lalu Rp 4.779,28 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pun mencapai 32,12%.
Utang pemerintah tersebut masih didominasi dalam bentuk surat berharga negara, yang mencapai Rp 4.292,73 triliun atau 82,67% dari total utang. (Baca: Pemerintah Bakal Lelang 5 Seri Sukuk Negara dengan Target Rp 8 Triliun)
