Ganjar & Bima Arya Sebut Dana Covid-19 dan Bansos Rentan Korupsi
Pemerintah mengegelontorkan anggaran ratusan triliun untuk penanganan pandemi corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Bogor Bima Arya mengakui, dana dalam bentuk bantuan sosial (bansos) maupun pengadaan barang dan jasa terkait Covid-19 rentan dikorupsi.
Ganjar bercerita, dirinya kerap kali mendapat tawaran dari para penyuplai alat kesehatan untuk pengadaan. “Ada yang menawarkan masker, alat pelindung diri (APD), lalu pindah ke rapid test. Pintu masuk dari orang dagang ini lemah," kata dia saat video conference, Sabtu (9/5).
Alhasil, ia beberapa kali membatalkan pengadaan barang untuk alat kesehatan karena ingin memastikan tidak ada celah korupsi. "Ini mudah korupsi. Apalagi kondisi seperti ini," kata Ganjar.
(Baca: APBD-nya Terbesar, Mengapa DKI Jakarta Tak Ada Dana Lagi untuk Bansos?)
Dia pun bercerita, ada satu pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah yang batal membeli masker dari penyuplai, karena harganya di atas normal. Instansinya pun menerjunkan inspektorat untuk mengevaluasi pengadaan barang.
"Kontrol-kontrol ini harus dilakukan. Ada pendampingan inspektorat kejaksaan diajak koreksi satu per satu," ujar Ganjar.
Sedangkan Walikota Bogor Bima Arya mengungkapkan, program bansos rentan penyelewengan. Penyebabnya, data penerima belum rapih dan nilai bantuan yang besar.
Pemerintah kota Bogor misalnya, menyiapkan anggaran Rp 144 miliar. Dana ini diperole dari realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(Baca: Pemerintah Siapkan Insentif Rp 5,2 T untuk Tenaga Medis Tangani Corona)
"Sejauh ini, memang belum ada laporan penyelewengan. Tapi kebiasaan mendekati korupsi kerap kali kami temui," kata dia. Ia mencontohkan, ketika menerima bansos, warga seakan-akan harus memberikan tip kepada orang yang mendata penerima.
