Alasan Penasihat Ernst & Young Jadi Deputi Keuangan Kementerian BUMN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi melantik empat pejabat tinggi, kemarin. Yang menarik, satu di antaranya, berasal dari swasta, yaitu Nawal Nely. Ia didapuk menjadi Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko.
Sebelumnya, seluruh jabatan deputi di Kementerian BUMN diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan status eselon I. Meskipun, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga telah memastikan ini bukan jabatan khusus PNS.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS. Syaratnya, "Dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden," begitu tertulis dalam aturan.
(Baca: Pangkas Birokrasi, Erick Thohir Geser Deputi Menteri ke Direksi BUMN)
Lantas, siapa Nawal Nely? Mengacu pada profil LinkendIn, Nawal menjabat konsultan di perusahaan jasa konsultasi Ernst and Young. Karirnya di EY dimulai sejak 2004, dan terus menanjak hingga menjadi pimpinan jasa penasihat transaksi migas Indonesia.
Wanita lulusan Akutansi dan Keuangan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga pernah bekerja di The Buston Consulting Group pada 2002.
Arya menjelaskan, Nawal merupakan sosok profesional yang berpengalaman dalam mengaudit keuangan. Dengan banyaknya perusahaan yang pernah ia tangani, Nawal dianggap sudah sangat ahli di bidang tersebut.
Nawal diharapkan bisa mengawasi keuangan ratusan perusahaan pelat merah. "Beliau itu sudah 11 tahun jadi partner EY, sudah biasa menangani perusahaan," kata Arya, saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (4/2).
Selain Nawal, tiga pejabat tinggi lainnya yang dilantik yakni Carlo Brix sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan, Susyanto sebagai Sekretaris Menteri BUMN, dan Loto Srinaita Ginting sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Ketiganya merupakan pejabat karier di pemerintahan. Carlo merupakan seorang perwira tinggi Polri yang kemudian menjabat sebagai Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Alasan kementerian memilih Carlo karena dinilai berpengalaman di bidang hukum. Ia diharapkan bisa menangani perselisihan antar-BUMN. "Ada sekitar 20 BUMN yang bermasalah, berselisih antar BUMN. Pak Carlo bisa identifikasi masalah itu," ujar Arya.
(Baca: Erick Thohir Lantik Jenderal Polisi Carlo Tewu Jadi Pejabat BUMN)
Sedangkan Susyanto sebelumnya bekerja sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan posisi barunya, Susantyo bertugas mengidentifikasi semua regulasi yang menghambat bisnis BUMN, sehingga lebih fleksibel.
Adapun Loto Srinaita Ginting sebelumnya menjabat Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Dengan posisi barunya, Loto bertugas mencari peluang kerja sama BUMN dan UMKM. Misalnya, mendorong UMKM bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga bisa masuk ke proyek BUMN.
