Dukung Real Count Hasil Pemilu, PLN Tambah Daya Listrik Server KPU
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyambung daya sementara khusus untuk server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 41,5 Kilovolt Ampare (kVA). Tambahan daya ini diberikan guna memperkuat keandalan listrik untuk melakukan perhitungan suara secara real count Pemilu 2019.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad menjelaskan, setelah pencoblosan yang dilakukan pada Rabu (17/4), website real count KPU menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia.
"Penyambungan daya juga ini dilengkapi Uniterruptible Power Supply (UPS) sebesar 100 kVA," ujar Ikhsan dalam keterangan pers, Sabtu (20/4).
KPU telah menjadi pelanggan premium platinum alias prioritas PLN, dengan daya 480 ribu Volt Ampere (VA). Ini untuk menjamin keandalan pasokan listrik di kantor KPU selama Pemilu 2019, hingga pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih.
(Baca: Data 37 ribu TPS Masuk Real Count KPU, Suara Jokowi 54,72%)
Sebagai pelanggan prioritas, listrik kantor KPU akan dilayani dua sumber listrik berbeda yang dilengkapi dengan Automatic Change Over (ACO) dan UPS. ACO berfungsi untuk mengalihkan sumber listrik bila terjadi gangguan. Sedangkan, UPS menjamin keandalan listrik tanpa kedip.
Sebelumnya, selama proses pemungutan suara PLN juga memprioritaskan sederet tempat penting lainnya yang berada dalam pantauan utama untuk Pilpres 2019, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
Kemudian, rumah pasangan calon, kantor keluruhan, kantor kecamatan, gelanggang olahraga sebagai tempat perhitungan suara, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
(Baca: TKN Jokowi-Ma’ruf Minta Masyarakat Tunggu Hasil KPU)
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin menyampaikan pada hari pemungutan suara, 17 April 2019, beban listrik diproyeksikan sebesar 15.571 megawatt (MW) untuk beban puncak siang hari dan 22.895 MW untuk beban puncak malam hari.
“Kami juga mengatur jadwal pemeliharaan pembangkit dan transmisi agar dilakukan di luar masa siaga Pemilu, kecuali pekerjaan perbaikan karena gangguan listrik,” kata dia, Jumat (12/4) lalu.
