Proposal Pengembangan Blok Masela Terbentur Tingkat Keekonomian
Berdasarkan infomasi yang diperoleh Katadata.co.id, Inpex justru belum memasukkan resmi dokumen PoD ke SKK Migas. Alasannya, perusahaan asal Jepang itu membutuhkan kepastian perbaikan fiskal yang dijanjikan pemerintah dengan mengubah proyek tersebut dari semula berkonsep laut ke darat.
Menurut sumber tersebut, akibat belum ada kepastian fiskal untuk memperoleh IRR 15%, Inpex belum mau mengajukan dokumen PoD-nya. "Menurut Inpex, untuk apa masukkan PoD kalau tidak investable," kata dia.
Adapun mengacu kajian pre-FEED, Inpex menghitung IRR proyek Masela dengan konsep darat di bawah 8%. Untuk itu tidak ekonomis. Menurut sumber tersebut, kemungkinan pemerintah sulit memberi insentif fiskal lantaran pendapatan pemerintah akan berkurang.
Sementara itu, manajemen Inpex belum berkomentar mengenai hal itu. Sr. Specialist Media Relations Inpex Moch N.Kurniawan belum membalas pesan yang disampaikan melalui aplikasi Whatsapp, Senin (10/12).
Sekadar informasi, PoD Blok Masela sebenarnya telah disetujui pemerintah pada Desember 2010, yaitu 12 tahun setelah kontrak pengelolaan blok tersebut diperoleh Inpex Masela tahun 1998. Dalam PoD itu, Blok Masela dijadwalkan mulai berproduksi (on stream) tahun 2018 dengan volume produksi 355 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan produksi kondensat sebanyak 8.400 barel per hari (bph).
Belakangan, Inpex berencana meningkatkan kapasitas kilang FLNG sehingga perlu mengubah PoD. Dengan konsep laut, dan jika semua prosesnya berjalan lancar, Blok Masela paling lambat baru bisa berproduksi tahun 2023.
Namun belakangan proyek Masela diubah menjadi skema darat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan konsep proyek anyar itu pada Maret 2016. Keputusan ini berbeda dengan usulan Inpex yang menginginkan skema pengolahan di laut (FLNG). Alhasil, Inpex mengubah lagi skema proyek tersebut.
(Baca: Inpex Pilih Chiyoda dan Synergy Buat Pipa Bawah Laut Blok Masela)
Dengan skema darat, pemerintah menaksir proyek Masela baru bisa beroperasi 2027. Namun belakangan Dwi Soetjipto usai dilantik menjadi Kepala SKK Migas beberapa waktu lalu menargetkan proyek ini bisa beroperasi lebih cepat yakni 2025.
