Inalum Respons Penolakan Papua soal Skema Kepemilikan Saham Freeport
Perjanjian itu menyepakati adanya perseroan khusus untuk mengambil dan mengelola saham divestasi Freeport. Selain itu, porsi saham Pemprov Papua dan Pemkab Mimika sebanyak 10% saham secara tidak langsung melalui perseroan khusus tersebut. Namun, perjanjian itu memang tidak mencantumkan perseroan khusus yang dimaksud adalah Indocopper.
Menurut Lukas, Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD. Bahkan, hal tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, dia menuding, kesepakatan tersebut diganti oleh Inalum. “Mereka (Inalum) datang dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT Indocopper Investama,” ujar Lukas.
Karena itulah, lanjut Lukas, dia sempat ribut dan keluar dari ruang pertemuan. "Saya berharap jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok (membodohi) kami orang Papua,” katanya.
Lukas meminta pembahasan ulang pembentukan perusahaan BUMD untuk mengelola 10% saham divestasi Freeport. Ia pun memberi waktu bagi Inalum untuk memperbaiki proposalnya. Namun, proposal itu wajib berpijak pada kesepakatan sebelumnya yaitu Provinsi Papua akan membentuk BUMD sendiri.
(Baca: Pembayaran Saham Freeport Terancam Batal karena Isu Lingkungan)
Sedangkan Rendi menyatakan, Inalum akan menunggu kesepakatan antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika mengenai struktur kepemilikan saham dalam perusahaan BUMD yang akan dibentuk. Adapun, struktur yang saat ini diusulkan Inalum adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham.
Terkait nama perusahaan yang akan dibentuk bersama antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, Inalum pasti akan menyetujuinya. "Apapun namanya," ujar Rendi. Nama Indocopper yang dipersoalkan Gubernur Papua akan disesuaikan setelah Inalum dan pemerintah Papua efektif sebagai pemegang saham Freeport Indonesia.
