Menteri BUMN Sebut Tiga Masalah Negosiasi Divestasi Saham Freeport

Rini memastikan pemerintah telah menyiapkan akan bisa memperoleh kucuran dana untuk membeli saham tersebut setelah terjadi kesepakatan. Namun, dana tersebut masih belum disiapkan saat ini. Alasannya, kepastian waktu proses divestasi yang belum diketahui akan menyebabkan biaya bunga yang semakin mahal apabila pinjamannya dicairkan saat ini.

"Tapi kami sudah tahu datangnya dari mana (dana tersebut), penarikannya bisa dari mana," ujar Rini.

Permasalahan ketiga, terkait dengan tata cara pendivestasian saham tersebut. Menurut Rini, pemerintah tidak akan mengabulkan keinginan Freeport yang ingin menjual sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada dasarnya, aturan divestasi tersebut harus diserahkan kepada negara, pemerintah daerah, atau BUMN.

Pemerintah telah memutuskan menunjuk BUMN untuk mengambil saham Freeport tersebut. BUMN yang dipilih pun harus yang 100 persen dimiliki oleh negara yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) alias Inalum. Sehingga, apabila BUMN tersebut mengambil alih 51 persen saham Freeport, tidak terjadi penurunan nilai saham yang dipegang negara.

Rini berharap proses negosiasi tersebut bisa selesai secepatnya. "Pada dasarnya ini kan dikasih perpanjangan (waktu negosiasi) lagi sebelum Desember. Maka, harus selesai sebelum Desember lah. Targetnya begitu," ujar Rini. (Baca: Diperpanjang 3 Bulan, DPR Prediksi Negosiasi Freeport Tetap Buntu)