Keuangan PLN Disorot Menkeu, Rini Anggap Tak Ganggu Proyek Listrik
Selain itu, Rini juga meminta agar PLN lebih selektif mencari utang. Mereka harus memperhatikan jatuh temponya dan mencari utang yang memiliki bunga rendah.
Utang tersebut pun harus digunakan dengan baik agar bisa membangun aset yang berharga. Sehingga, di kemudian hari, aset tersebut bisa dijual atau disekuritisasi untuk memperoleh dana segar kembali.
Meskipun begitu, Rini menganggap wajar Surat Menteri Keuangan bernomor S-781/MK.08/2017 mengenai Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan. "Wajar Menkeu mengingatkan, tapi kami apa yang harus dilakukan, dan antisipasi menghadapi worst situation," ujar Rini.
Dalam surat itu, Sri Mulyani memang menyoroti program 35 GW. Program itu perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek tersebut dengan memperhatikan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).
Langkah tersebut bertujuan menjaga sustainabilitas fiskal APBN. Selain itu menjaga kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.
