Pemerintah Susun Peta Jalan Pembangkit untuk Tingkatkan Produk Lokal

Untuk proyek 35.000 megawatt (MW) sendiri, sebanyak 47,5 persen peralatannya masih diimpor dari Jepang. Sementara sisanya ada yang diimpor dari negara-negara Eropa dan juga Tiongkok. Makanya, pemerintah ingin pengerjaan produk tersebut bisa dilakukan di dalam negeri.

Tim yang akan dibentuk ini pun akan berupaya menyusun tahapan-tahapan agar rencana tersebut dapat terealisasi. Tim yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini juga melibatkan pihak perbankan yang akan membantu menyediakan pendanaan yang kompetitif.

Nicke mengatakan roadmap ini merupakan upaya memenuhi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 15 Tahun 2016 tentang minimal TKDN sebesar 40 persen. Sejauh ini, secara keseluruhan pembangkit milik PLN baru memenuhi kewajiban TKDN sebesar 32 persen. Namun, untuk pembangkit kecil, PLN sudah bisa memenuhi target TKDN yang lebih tinggi dari rata-rata.

"Tapi kan kami perlu tingkatkan terus ke yang (pembangkit) super critical," ujarnya. Namun, Nicke menyadari, untuk memproduksi pembangkit dengan kandungan lokal yang tinggi masih diperlukan waktu yang lama. Roadmap yang akan disusun ini akan menjadi landasan untuk mencapai target tersebut.

(Baca: Luhut Dorong KAI Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri)