Jelang Kontrak Berakhir, Chevron Fokus Kerek Produksi Blok Rokan
Chevron Indonesia belum mau menentukan nasib kontrak Blok Rokan yang akan berakhir tahun 2021. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyampaikan surat mengenai permintaan kejelasan kontrak tersebut.
Senior Vice President Policy, Government & Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam mengoperasikan Blok Rokan. “Saat ini kami memfokuskan usaha-usaha untuk peningkatan produksi seperti yang diarahkan oleh pemerintah,” kata dia, Senin (28/5).
(Baca: Pemerintah Dua Kali Surati Chevron Pertanyakan Nasib Blok Rokan)
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi minyak di Blok Rokan selama kuartal I tahun ini turun menjadi 230.170 barel per hari (bph). Padahal, pada periode sama tahun sebelumnya, produksi blok tersebut bisa mencapai 264.692 bph.
Blok Rokan adalah wilayah kerja yang 100% dikelola oleh Chevron. Blok ini akan berakhir kontraknya pada 2021.
Atas dasar itu, Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya telah dua kali menyurati Chevron Indonesia. Isi suratnya terkait nasib blok tersebut setelah kontraknya berakhir.
(Baca: Pemerintah Belum Pasti Serahkan Blok Rokan kepada Pertamina)
Direktur Pembinaan Hulu Kementerian ESDM Tunggal mengatakan, pemerintah ingin mengetahui sikap Chevron terhadap pengembangan Blok Rokan. "Konteks suratnya, kalau Chevron memang mau mengajukan perpanjangan, segera kirim surat sekarang supaya kami proses," kata dia kepada Katadata, Jumat (26/5).
Chevron sebenarnya bisa mengajukan perpanjangan kontrak Blok Rokan paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir tahun 2021. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
(Baca: Ingin Kelola Blok Rokan, Pertamina Jamin Produksi Tak Turun)
Namun. di sisi lain, semakin cepat keputusan Chevron tentu akan semakin baik. Artinya, pemerintah memiliki waktu mengevaluasi blok tersebut. “Kalau ada sesuatu, kami bisa berdiskusi, entah itu membahas masalah investasinya dan lain-lain," kata Tunggal.
