Luhut Ungkap Tiap Karyawan Freeport Dapat Pesangon Rp 2 Miliar
Dalam surat pemberitahuan mogok yang salinannya dimiliki Katadata, mogok kerja berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2017. Alasannya perusahaan telah merumahkan karyawan tanpa ada kriteria yang terukur seperti umur dan masa kerja. Jadi, kebijakan itu lebih didasari kepada subjektivitas.
Selain itu, serikat pekerja menilai merumahkan karyawan adalah PHK terselubung. Pasalnya, tidak ada jaminan dari perusahan untuk mempekerjakan kembali para karyawan jika sudah kembali beroperasi normal.
Atas dasar itu, serikat pekerja mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta pimpinan perusahaan dan pemerintah bekerja sama menghentikan kebijakan pembebasan kewajiban bekerja yang diambil secara sepihak yang tidak dirundingkan dengan pimpinan unit kerja SPKEP SPSI Freeport.
(Baca: Bahas Nasib Kontrak, Bos Besar Freeport Datangi Kantor Jonan)
Kedua meminta pimpinan perusahan dan pemerintah bekerja sama menghentikan segala bentuk pengancaman, intimidasi dan perlakuan semena-mena terhadap pekerja yang dirumahkan. Ketiga, pimpinan perusahaan dan pemerintah memberikan kepastian kembali bekerja kepada pekerja yang sudah terlanjur dirumahkan jika perusahan beroperasi normal kembali.
Dalam surat itu juga mogok kerja dapat dihentikan atau dibatalkan. Syaratnya bila tuntutan pekerja dapat dirundingkan, disepakati, dipenuhi dan dihormati oleh Manajemen PT Freeport lndonesia dan Pemerintah Republik lndonesia lewat kesepakatan bersama dalam perundingan.
