PHK 2.000 Karyawan Freeport Berpotensi Picu Kriminalitas

Bangun khawatir pemutusan hubungan kerja dan perumahan karyawan yang dilakukan Freeport dapat memicu masalah sosial lainnya, seperti tindakan kriminal. “Kasarnya kalau orang baik saja tidak makan, bisa mencuri,'' kata dia.

Untuk itu, negosiasi Freeport dan pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi karena akan berdampak langsung bagi masyarakat Papua. Kedua belah pihak ini memiliki batas waktu negosiasi sekitar enam bulan.

(Baca: Negosiasi Masih Buntu, Freeport Belum Mau Ubah Kontrak Karya)

Di sisi lain, meski belum bisa mengekspor, Freeport tetap beroperasi dan berproduksi. Namun jumlahnya produktivitasnya lebih kecil yakni 40 persen. Ini menyesuaikan kapasitas produksi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik,  Jawa Timur.