Lelang Blok Migas Tak Laku Bukan Gara-Gara Harga Minyak Rendah
Rendahnya ketertarikan investor mengikuti lelang di Indonesia terus berlanjut. Tahun lalu lelang 17 blok migas konvensional dan nonkonvensional juga minim peminat. Untuk tiga blok nonkonvensional yang ditawarkan, tidak ada satu pun yang laku. Sedangkan 14 blok migas konvensional lainnya, hanya mendapat satu pemenang. Padahal, pemerintah sudah berupaya membuat lelang tahun lalu lebih menarik.
(Baca: Sudah Ubah Skema, Lelang Blok Migas 2016 Tetap Memprihatinkan)
Menteri ESDM Ignasius Jonan masih menganggap penyebab lelang blok migas di Indonesia tidak laku, adalah harga minyak dunia yang rendah. "Kalau harga minyak masih di bawah US$ 50 per barel kayak tempo hari, pasti tidak ada yang minat," kata Jonan.
Sementara Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N Wiratmaja mengakui salah satu penyebab lelang tersebut tidak laku adalah regulasi di Indonesia tidak menarik bagi investor. Makanya saat ini pemerintah tengah merevisi beberapa aturan yang dinilai menghambat, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010.
Selain itu, pemerintah juga menawarkan skema kontrak kerja sama migas yang baru yakni gross split. Skema kerja sama tanpa cost recovery (penggantian biaya operasional) ini diharapkan mampu mempermudah proses bisnis hulu migas dan membuat investor lebih efisien. Skema ini rencananya akan ditawarkan pada lelang berikutnya, pada Mei 2017.
Sammy mengatakan pemerintah memang telah mengubah sistem lelang pada tahun, dengan membebaskan kontraktor menawar besaran bagi hasil dan bonus tanda tangan. Namun, dia menganggap hal ini masih kurang menarik bagi investor. Alasannya, perhitungan ditawarkan pemerintah, tidak lebih dari diterima kontraktor pada skema sebelumnya.
"Secara matematis dan keekonomian, apa yang ditawarkan pemerintah itu tidak lebih baik daripada apa yang ditawarkan sebelumnya," kata Sammy. Agar investor tertarik, dia mengusulkan agar pemerintah memberikan tingkat pengembalian investasi (IRR) yang lebih ekonomis.
Untuk lelang tahun ini, Sammy berharap pemerintah tidak hanya menawarkan skema gross split. Pemerintah juga harus membuka opsi bagi kontraktor menggunakan skema kerja lain dengan tetap menggunakan cost recovery. Dengan adanya dua opsi kerja sama maka kontraktor memiliki pilihan. "Nanti dari situ kan pemerintah bisa tes, yang mana yang lebih menarik bagi investor," kata Sammy.
(Baca: Riset Terbaru, Skema Gross Split Migas Tak Menarik bagi Investor)
