Sri Mulyani Pantau Risiko Buntunya Negosiasi dengan Freeport
Di sisi lain, Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pemerintah siap menghadapi Freeport di pengadilan arbitrase internasional. Bila menang, pemerintah akan mengambil alih tambang emas dan tembaga kelolaan Freeport di Grasberg, Papua.
Luhut mengatakan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menunjuk perusahaan tambang pelat merah seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias Inalum untuk mengelola tambang tersebut.
"Kan pemerintah bisa ada Inalum, tergantung Menteri BUMN (Rini Soemarno) lah. Tapi sudah di-exercise," kata dia, beberapa waktu lalu. (Baca juga: Luhut Mengusung Inalum untuk Ambil Alih Tambang Freeport)
Sekadar informasi, dampak sengketa antara pemerintah dengan Freeport mulai dirasakan, setidaknya oleh karyawan. Sejauh ini, Freeport telah merumahkan 1.000 dari total 32.000 pekerjanya karena berhentinya aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, dari sisi penerimaan negara, Direktur Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menghitung, potensi kerugian negara akibat terhentinya ekspor mineral mentah oleh Freeport berkisar Rp 100 miliar per bulan. (Baca juga: Freeport Setop Ekspor, Potensi Rugi Negara Rp 100 Miliar Sebulan)
Di luar itu, risiko lain yang kemungkinan jadi perhatikan pemerintah adalah kelanjutan dana rutin yang dialokasikan Freeport untuk suku Amungme dan Komoro yang tinggal di sekitar lokasi tambang.
