Kusut Data, Penyakit Akut yang Gerogoti Subsidi Listrik
Di tengah krisis karena pandemi Covid-19, subsidi seharusnya tak lagi untuk kelas menengah bawah saja. Kondisi kemiskinan saat ini bergerak sangat dinamis.
Bhima mempertanyakan data terbaru TNP2K karena banyak kelas menengah rentan miskin yang saat ini sudah jadi orang miskin baru. Jangan sampai kejadian pada tahun 2017 terulang. PLN saat itu banyak salah mencabut subsidi pelanggan 900 Volt Ampere karena masih ada yang berhak mendapatkannya.
Berikutnya, persoalan efektivitas pengawasan di lapangan dan penanganan komplain juga akan lebih sulit di saat pandemi. "Petugas PLN dibatasi untuk memeriksa ke lapangan. Kalau ada rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi ternyata belum di-check bagaimana?" ucapnya.
Badan Pusat Statistik siang tadi mengumumkan jumlah pengangguran pada Agustus 2020 bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang atau 7,07% dari total penduduk Indonesia. "Karena ada Covid-19, pengangguran meningkat 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang," ujar Kepala BPS Suhariyanto
Jumlah penduduk usia kerja bertambah 2,78 juta orang menjadi 203,97 juta orang dibandingkan Agustus 2019, sedangkan angkatan kerja bertambah 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Namun, jumlah orang yang bekerja turun 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang.
Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan setiap tahun sebenarnya telah dilakukan evaluasi program subsidi. Namun, memang kerap muncul kesalahan pengecualian dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.
Terkait reformasi subsidi listrik, dia sepakat dengan rencana itu asalkan datanya akurat. Yang penting, pemerintah perlu menetapkan acuan dasar penerima subsidi listrik. Apabila mengacu data terpadu penanggulangan fakir miskis atau DTPFM, maka datanya harus yang terbaru. Dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial untuk memperoleh data yang tepat.
Hal lain yang tidak boleh luput adalah penyesuaian tarif bagi kelompok tertentu. Ia mencontohkan, kelompok usaha mikro dan kecil seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima subsidi tapi tarif khusus. "Kelompok ini menjadi indikator penting dalam masa pemulihan ekonomi," ujar Yusuf.
Dana Subsidi Listrik Diusulkan untuk Pembangunan PLTS Atap
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai penertiban subsidi listrik memang perlu dilakukan untuk pelanggan 450 Volt Ampere. Namun, memang perlu kehati-hatian di tengah kondisi pandemi.
Penghasilan rumah tangga sedang berubah drastis. "Ada yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Ada yang bekerja kemudian kehilangan pekerjaan atau penghasilan," ujarnya.
Karena itu, dia mengusulkan agar subsidi listrik dapat dialihkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap. Selain mendukung PLN dalam menggenjot pembangkit energi terbarukan, pemerintah menjadi tidak perlu lagi memberikan subsidi yang selama ini membebani keuangan negara.
Kementerian ESDM sudah berencana melakukan hal itu. Pembangunan pembangkit yang berasal dari dana subsidi tersebut diperuntukan bagi rumah-rumah pelanggan listrik tak mampu. Targetnya, konsumsi listrik pelanggan bersubsidi berkurang.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan pemerintah tengah menyiapkan konsep guna merealisasikan rencana itu. Upaya ini sebagai langkah mengejar target bauran energi terbarukan 23 % pada 2025. “Kami coba menyisihkan atau memindahkan peruntukkan subsidi ke PLTS rooftop,” kata Harris beberapa waktu lalu.
Pengalihannya bukan perkara mudah. Program tersebut menyasar jumlah pelanggan listrik bersubsidi yang jumlahnya mencapai 27 rumah tangga. Untuk merealisasikannya, pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Sejauh ini pembahasannya baru pada tataran konsep.
Harris membantah pengembangan PLTS Atap bakal menggerus pendapatan PLN. Dari hasil hitungan timnya, porsi penetrasi PLTS Atap begitu kecil dari total pasar PLN.
