Usulan Kementerian ESDM untuk RAPBN 2022, Harga Minyak US$ 55-65/Barel
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan asumsi dasar sektor energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 kepada Komisi VII DPR RI. Dalam usulan itu, asumsi yang dibahas diantaranya yakni harga minyak mentah Indonesia alias ICP, lifting migas, volume BBM dan LPG bersubsidi hingga subsidi listrik.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan ICP pada asumsi makro RAPBN 2022 sekitar US$ 55 hingga US$ 65 per barel. Usulan ini mempertimbangkan sejumlah faktor terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia.
Adapun asumsi ICP dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar US$ 45 per barel. Namun realisasi dari rentang waktu Januari hingga Mei 2021 justru terkerek naik di angka US$ 60,92 per barel.
"Dinamika harga minyak dunia sulit diduga. Beberapa proyeksi dari berbagai pihak poling reuters dan US Energy Information Administration harga minyak dunia pada 2022 diperkirakan US$ 56,74 hingga US$ 64,52," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII, Rabu (2/6).
Faktor lainnya yang mempengaruhi harga minyak dunia yakni kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+. Kemudian pulihnya ekonomi sejumlah negara dan meningkatnya permintaan impor minyak mentah dari Tiongkok.
Oleh sebab itu, dengan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengusulkan ICP untuk 2022 diusulkan di kisaran US$ 55 hingga US$ 65 per barel.
Sementara untuk produksi minyak dan gas bumi (migas) siap jual atau lifting pada 2022 diusulkan 1.717 juta hingga 1.829 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Terdiri dari lifting minyak sekitar 686 ribu hingga 726 ribu barel per hari (bopd) dan lifting gas bumi 1.031 juta hingga 1.103 juta BOEPD.
Adapun usulan tersebut meningkat dari APBN 2021 yang ditetapkan sebesar 1.712 juta BOEPD. Dengan rincian minyak sebesar 705 ribu bopd dan gas bumi sebesar 1.007 juta BOEPD.
Namun, jika melihat capaian lifting migas hingga Mei, ia memperkirakan lifting migas tahun ini akan lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2021. "Pemerintah dorong KKKS meningkatkan produksi migasnya," ujarnya.
Sementara, untuk biaya pengembalian atas operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas atau cost recovery hingga Mei realisasinya mencapai US$ 2,28 miliar. Hingga akhir tahun diperkirakan mencapai US$ 8,52 miliar atau lebih tinggi dari asumsi di APBN 2021 yang mencapai US$ 8,07 miliar.
